Pertama dalam Sejarah, Iran Bolehkan Perempuan Kendarai Sepeda Motor

TEHERAN, REQNews — Untuk pertama kalinya sejak Republik Islam Iran berdiri, negara itu membuka jalan hukum bagi perempuan untuk mengendarai sepeda motor. Pemerintah Iran menyatakan akan mulai menerbitkan surat izin mengemudi (SIM) sepeda motor bagi perempuan, sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam kebijakan lalu lintas sekaligus relasi negara terhadap mobilitas perempuan.

Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Zahra Behrouz Azar, mengatakan keputusan tersebut telah rampung dan tinggal menunggu tahap implementasi. Dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Tasnim, Kamis 29 Januari 2026, Zahra menyebut penerbitan SIM sepeda motor bagi perempuan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan.

“Keputusan untuk menerbitkan SIM sepeda motor bagi perempuan telah selesai, dan implementasinya akan dimulai dalam beberapa hari mendatang,” ujar Zahra.

Menurut dia, perempuan yang ingin memperoleh SIM wajib mengikuti pelatihan di sekolah mengemudi resmi dan berada di bawah pengawasan kepolisian lalu lintas, sebagaimana berlaku bagi pemohon laki-laki. Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini ditempatkan dalam kerangka keselamatan dan aturan hukum, bukan semata isu simbolik.

Selama puluhan tahun, sepeda motor menjadi ruang abu-abu dalam hukum Iran. Tidak ada larangan eksplisit dalam undang-undang yang menyebut perempuan dilarang mengendarai sepeda motor. Namun dalam praktiknya, kepolisian menolak menerbitkan SIM bagi perempuan, sehingga aktivitas tersebut dianggap ilegal dan berisiko sanksi. Sejumlah perempuan yang nekat mengendarai sepeda motor kerap menghadapi penahanan kendaraan atau teguran aparat.

Kebijakan baru ini menjadi kontras dengan aturan sebelumnya. Iran telah lama membolehkan perempuan mengemudikan mobil, tetapi tetap menutup akses terhadap sepeda motor—kendaraan yang lebih murah dan umum digunakan di kota-kota padat. Bagi banyak pengamat, larangan tersebut mencerminkan pembatasan mobilitas perempuan di ruang publik, bukan semata soal teknis lalu lintas.

Langkah pemerintah ini juga muncul di tengah perdebatan panjang soal peran dan hak perempuan di Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kebebasan berpakaian, akses ruang publik, hingga partisipasi sosial perempuan menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Meski pemerintah kerap menegaskan bahwa perubahan dilakukan “sesuai nilai dan norma lokal”, kebijakan SIM sepeda motor ini dipandang sebagai sinyal pelonggaran yang jarang terjadi.

Belum jelas bagaimana respons kelompok konservatif terhadap keputusan ini, maupun bagaimana penerapannya di lapangan. Namun satu hal pasti: dengan dibukanya akses legal terhadap sepeda motor, perempuan Iran akan memiliki pilihan mobilitas yang lebih luas—sebuah perubahan kecil yang berpotensi berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari.