JAKARTA, REQNews &nbsp;– Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas penyidikan perkara korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Pada Rabu, 28 Januari 2026, penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen hingga uang tunai puluhan juta rupiah.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dan keterkaitan institusi daerah dalam perkara yang menjerat kepala daerah tersebut. “Penyidik mengamankan surat, dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Januari 2026.Menurut Budi, penggeledahan belum berhenti. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan lanjutan dengan menyasar Kantor Wali Kota Madiun. Langkah ini menandai keseriusan KPK membongkar dugaan praktik korupsi yang disebut melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.Kasus ini berawal dari dugaan pemerasan yang dilakukan Maidi dengan modus permintaan fee proyek hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan adanya penerimaan gratifikasi selama Maidi menjabat Wali Kota Madiun pada periode 2019–2022.Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka,” ujar Asep, Selasa, 20 Januari 2026.Tiga tersangka tersebut adalah Maidi, Rochim Ruhdiyanto—pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Maidi—serta Thariq Megah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Ketiganya ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.Asep menjelaskan, dalam perkara pemerasan, Maidi diduga menerima uang sebesar Rp600 juta. Uang tersebut disebut berasal dari pihak pengembang dan disalurkan melalui perantara. “Pada Juni 2025, MD diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta, yang diterima melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening,” katanya.Selain itu, KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain selama Maidi menjabat sebagai kepala daerah dengan nilai total mencapai Rp1,1 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara Maidi bersama Thariq Megah juga dijerat Pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi. Penyidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan sumber dana yang mengalir ke berbagai dinas.

KPK Menyisir Dinas Pendidikan Madiun, Uang Tunai Puluhan Juta Disita

Berita Terkait

Berita Rekomendasi