JAKARTA, REQnews - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87469/formappi-khawatir-dpr-kembali-tunda-pembahasan-rkuhap">(Formappi</a>) melakukan diskusi yang bertajuk ‘Media Kasus Adis &amp; Thomas: Perlukah Reformasi DPR?”, di kantor Formappi pada Kamis 28 Januari 2026.&nbsp;Ketua Formappi, Lucius Karus menegaskan bahwa DPR hanya menerima 1 calon hakim MK dari Agustus 2025 lalu. Sosok tersebut adalah mantan anggota DPR Adies Kadir.&nbsp;“Proses fit and proper tes ini rusak,” kata Lucius menanggapi 1 calon hakim MK yang mengikuti fit and proper tes.&nbsp;Selain itu, penunjukkan Thomas Djiwandoo juga dikritisi di dalam forum ini.&nbsp;Sementara itu, aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti turut mengkritik lembaga-lembaga di Indonesia mulai dari Polri hingga DPR. Ray mengkritik sebuah pernyataan yang menekankan bahwa Polri tetap dibawah Presiden sekaligus menyoroti durasi jabatan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak tahun 2021.&nbsp;“Pak Sigit jangan lama-lama, kalau mau jadi petani sekarang, coba dari Agustus,” katanya.&nbsp;Kemudian, ia juga menyoroti keputusan Indonesia masuk ke Board of Peace (BoP). Ia menilai jika anggaran masuk ke dalam kelompok tersebut sangat memberatkan.&nbsp;“Lalu masuk Indonesia masuk ke BoP Trump, pakai APBN, itu bukan uang kecil,” katanya.&nbsp;Sebelumnya, diketahui bahwa banyak fenomena yang terjadi dalam dinamika politik Indonesia yakni mulai dari terpilihnya Adies Kadir jadi Hakim MK, penunjukan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI, hingga masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Formappi Kritik Pengangkatan Adies Kadir Jadi Hakim MK hingga Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Berita Terkait

Berita Rekomendasi