Donald Trump Mengancam Irak dengan Sanksi Ekonomi Jika Nouri al-Maliki Kembali Berkuasa

Washington, REQNews.com -- AS memperingatkan Irak akan kemungkinan dampak eknomi jika Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri, kembali berkuasa.

Mengutip Bloomberg, Russia Today melaporkan blok Syiah di parlemen Irak kembali mencalonkan al-Maliki -- politisi berusia 75 tahun yang tak diinginkan Washington karena kedekatannya dengan Iran -- untuk masa jabatan ketiga.

Al Maliki diramalkan akan mengamankan posisi perdana menteri setelah presiden baru terpilih. Ia menjabat dua periode berturut-turut, 2006-2014, dan orang pertama yang mendominasi politik Irak sejak invasi A tahun 2003.

Gedung Putih meningkatkan tekanan kepada Baghdad dalam beberapa hari terakhir. Tekanan paling serius adalah Irak akan dipaksa membatasi ekspor minyak, yang dipastikan akan melumpuhkan perekonomian negeri itu.

Sejak penggulingan Saddam Husein, AS menjajah ekonomi Irak dengan menempatkan pendapatan minyak Baghdad di bawah pengawasan Washington. Secara efektif AS mengawasi 90 persen anggaran Irak.

Hasil penjualan minyak Irak disetor ke Federal Reserve New York atas nama Kementerian Keuangan Irak, dan dikelola oleh bank sentral untuk membayar gaji, pensiun, dan pengeluaran pemerintah Irak.

Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa Washington 'tidak akan lagi membantu Irak' jika al-Maliki kembali menjabat. Iran dilaporkan telah mendesak sekutu politiknya di Irak untuk menolak tekanan AS.

Al-Maliki mengecam apa yang disebutnya sebagai "campur tangan terang-terangan" Washington, menegaskan bahwa pemilihan perdana menteri adalah masalah kedaulatan.

Di bawah sistem pembagian kekuasaan Irak, jabatan perdana menteri diperuntukkan bagi politisi Syiah, sementara jabatan presiden dan ketua parlemen masing-masing diberikan kepada seorang Kurdi dan seorang Sunni.

Politisi tersebut menghabiskan 25 tahun di pengasingan dan kembali setelah AS menggulingkan pemerintahan pimpinan Sunni Saddam Hussein. Ia berpartisipasi dalam program "de-Baathifikasi" yang didukung AS, yang menurut para kritikus memicu kekerasan sektarian dan radikalisasi Sunni.

Invasi AS dan dampaknya menyebabkan kekerasan dan kekacauan yang meluas di seluruh Irak, dengan berbagai survei menunjukkan ratusan ribu kematian dan konsekuensi sosial dan ekonomi jangka panjang.