JAKARTA, REQNews - Sejumlah elemen masyarakat sipil Indonesia melaporkan dugaan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan otoritas Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Laporan resmi disampaikan pada Kamis, 5 Februari 2026.Dokumen yang diterima Kejagung merujuk pada Pasal 598 dan 599 KUHP Nomor 1 Tahun 2023, serta ketentuan yurisdiksi ekstra-teritorial dan universal dalam Pasal 5 dan 6 KUHP. Menurut aktivis hak asasi manusia, Fatia Maulidiyanti, langkah ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan upaya hukum sah untuk mendorong akuntabilitas atas dugaan kejahatan internasional berat yang terjadi di Palestina.“Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional masyarakat sipil Indonesia,” kata Fatia. Ia menegaskan, pelaporan adalah cara warga sipil memastikan tindakan kekerasan yang berlangsung sistematis dan meluas terhadap warga sipil Palestina sejak 2008 hingga 2025 mendapatkan perhatian hukum.Dalam laporan itu, pelapor merinci operasi militer besar Israel yang menewaskan puluhan ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Infrastruktur sipil yang dilindungi hukum humaniter internasional pun mengalami kerusakan luas. “Serangan terhadap objek sipil seperti permukiman, sekolah, rumah ibadah, kamp pengungsi, hingga fasilitas kesehatan menunjukkan adanya pola berulang dan meluas,” ujarnya.Salah satu sorotan khusus adalah serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara. Fasilitas kesehatan ini dibangun atas kerja sama kemanusiaan Indonesia-Palestina. Antara Oktober 2023 hingga Mei 2025, rumah sakit mengalami sedikitnya 41 serangan, dari drone dan tank, hingga penghancuran generator listrik dan tangki air. Fatia menekankan, serangan itu bukan hanya pelanggaran hukum humaniter internasional, tetapi juga menyentuh kepentingan nasional Indonesia.Laporan juga menyoroti blokade total bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang memicu krisis kemanusiaan serius. Data yang dilampirkan menyebut jutaan warga Gaza menghadapi kelaparan akut, terputusnya akses air, listrik, bahan bakar, serta kerusakan parah pada infrastruktur pertanian dan kesehatan.Fatia berharap Kejagung menindaklanjuti laporan ini secara profesional, independen, dan transparan. Meski Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghadirkan Netanyahu atau pihak Israel, langkah hukum ini penting sebagai kontribusi Indonesia dalam penegakan HAM global. Pelaporan ini melibatkan sepuluh tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pejabat negara, akademisi, aktivis HAM, serta lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, KontraS, dan Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA).

Netanyahu Dilaporkan ke Kejagung Soal Dugaan Genosida di Palestina

Berita Terkait

Berita Rekomendasi