JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022.&nbsp; Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri serta stabilitas harga bagi masyarakat.&nbsp; "Jadi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO, di mana para produsen yang akan mengekspor CPO itu harus menyisihkan atau memprioritaskan beberapa persen produknya harus dijual di dalam negeri itu untuk CPO," kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Februari 2026 malam.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dengan HS Code tertentu, sontohnya HS Code 1115.&nbsp; Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO. Di mana CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.&nbsp; "Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," katanya.&nbsp; Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit yang belum berbentuk peraturan, yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional, akan tetapi tetap dijadikan acuan oleh aparat.&nbsp; Syarief mengatakan bahwa modus berikutnya meloloskan ekspor CPO dengan menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO.&nbsp; "Serta mengurangi kewajiban biaya keluar dan pemungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara sehingga pemungutannya menjadi lebih jauh lebih rendah," katanya.&nbsp; Tak hanya itu, ia mengatakan dalam kasus tersebut juga ditemukan adanya feedback atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara. Hal itu dilakukan untuk meluruskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut.&nbsp; "Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa dan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu di antaranya adanya kehilangan penerimaan negara," katanya.&nbsp; "Kemudian, tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO dan ketiga terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional," ujar Syarief.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 11 tersangka pada Selasa 10 Februari 2026. Dari 11 tersangka tersebut, tiga di antaranya adalah peyelenggara negara.&nbsp; Penyidik pun langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp; Berikut ini daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka:&nbsp; 1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.&nbsp; 2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).&nbsp; 3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.&nbsp; 4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.&nbsp; 5. ERW selaku Direktur PT BMM.&nbsp; 6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.&nbsp; 7. RND selaku Direktur PT TAJ.&nbsp; 8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.&nbsp; 9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya.&nbsp; 10. RBN selaku Direktur PT CKK.&nbsp; 11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.&nbsp; Sementara itu, penyidik hingga kini masih melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Namun, perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.&nbsp; Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp; Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejagung Ungkap Modus 11 Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor POME

Berita Terkait

Berita Rekomendasi