JAKARTA, REQnews - Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap hakim atau perintangan perkara dengan terdakwa Marcella Santoso dkk pada Rabu 11 Februari 2026.&nbsp; Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Setyawan mengatakan bahwa seluruh bukti berupa catatan dan percakapan digital telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa.&nbsp; "Fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana suap dari Ariyanto Bakri yang diberikan kepada M. Adhiya Muzakki melalui perantara Wahyu Gunawan untuk diteruskan kepada Hakim," kata Andi dalam keterangannya dikutip pada Kamis 12 Februari 2026.&nbsp; JPU menyoroti bahwa tindakan ini bukan sekadar suap biasa, melainkan praktik yang sengaja dibungkus dengan skema yuridis agar terlihat sah secara hukum, meskipun pada realitanya merupakan upaya penyuapan.&nbsp; Selain modus tersebut, kata dia, ditemukan ketidaksinkronan data terkait jumlah uang yang terlibat.&nbsp; Berdasarkan keterangan saksi Wahyu Gunawan, uang yang diterima hanya berkisar 2 juta USD. Namun, terdakwa Ariyanto Bakri mengaku bahwa terdapat permintaan sebesar 60 juta USD.&nbsp; “Perbedaan signifikan ini memicu kecurigaan JPU mengenai pihak yang menikmati sisa dana tersebut, mengingat terdapat selisih besar antara jumlah yang diminta dengan yang diakui telah diterima,” kata Andi.&nbsp; Lebih lanjut, dalam persidangan juga mengungkap penyalahgunaan badan hukum berupa pembentukan PT yang tidak memiliki kegiatan bisnis inti.&nbsp; Perusahaan tersebut diketahui hanya berfungsi sebagai wadah untuk menampung aset-aset pribadi.&nbsp; "Termasuk berbagai jenis kendaraan yang kepemilikannya diatasnamakan perusahaan tersebut guna menyamarkan asal-usul aset," ujarnya.

JPU Ungkap Skema Suap Berkedok Yuridis hingga Perusahaan Boneka di Kasus Marcella Santoso dkk

Berita Terkait

Berita Rekomendasi