JAKARTA, REQnews - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah sawit atau palm oil mill effluent (POME) pada sejumlah lokasi yang berada di Medan dan Pekanbaru.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa proses penggeledahan dilakukan setelah pihaknya menetapkan sebanyak 11 tersangka dalam perkara tersebut.&nbsp; “Pasca ditetapkan 11 tersangka, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan dan saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatera, di beberapa kantor milik PT-PT yang tersebut kemarin. Kita tunggu saja hasilnya," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Februari 2026.&nbsp; Ia mengatakan lokasi penggeledahan berada di sejumlah titik di Pekanbaru dan Medan. Meski demikian, Anang tak merinci terkait dengan jumlah pasti lokasi yang digeledah.&nbsp; "Di beberapa lokasi. Terkait dengan para tersangka dan PT-PT yang terlibat,” katanya.&nbsp; Menurutnya proses penggeledahan masih terus berlangsung. Sementara itu, terkait dengan penggeledahan sebelumnya, penyidik telah menyita dokumen-dokumen terkait dengan perkara.&nbsp; "Kalau dari penggeledahan sebelumnya, dokumen-dokumen ada. Kalau aset sementara belum ada, tapi sedang ditelusuri. Kita fokus tidak hanya mempidanakan orang, tapi juga asset tracing untuk pemulihan kerugian negara," kata dia.&nbsp; Sementara itu terkait kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus tersebut, Anang menyebut bahwa semua tergantung pada proses penyidikan ke depan.&nbsp; "Sementara yang ditetapkan tersangka baru 11. Tiga dari unsur birokrasi, delapan dari pihak swasta atau perusahaan. Bagaimana dan seperti apa nantinya, tergantung dari hasil pendalaman penyidikan," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 11 tersangka pada Selasa 10 Februari 2026. Dari 11 tersangka tersebut, tiga di antaranya adalah peyelenggara negara.&nbsp;&nbsp; Penyidik pun langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp;&nbsp; Berikut ini daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka:&nbsp;&nbsp; 1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.&nbsp;&nbsp; 2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).&nbsp;&nbsp; 3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.&nbsp;&nbsp; 4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.&nbsp;&nbsp; 5. ERW selaku Direktur PT BMM.&nbsp;&nbsp; 6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.&nbsp;&nbsp; 7. RND selaku Direktur PT TAJ.&nbsp;&nbsp; 8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.&nbsp;&nbsp; 9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya.&nbsp;&nbsp; 10. RBN selaku Direktur PT CKK.&nbsp;&nbsp; 11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, penyidik hingga kini masih melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Namun, perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.&nbsp;&nbsp; Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;&nbsp; Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi di Medan-Pekanbaru Terkait Korupsi Ekspor POME

Berita Terkait

Berita Rekomendasi