Diduga Terima Rp1 Miliar dari Bandar Sabu, Kapolres Bima Kota Dinonaktifkan

JAKARTA, REQNews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menonaktifkan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, terkait dugaan penerimaan aliran dana dari bandar narkotika jenis sabu. Selain dinonaktifkan dari jabatannya, perwira berpangkat AKBP itu juga tengah diperiksa oleh Propam Polri.

Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.

"Betul," kata Johnny Eddizon Isir.

Namun, ia tidak merinci lebih jauh materi pemeriksaan terhadap AKBP Didik.

Nama AKBP Didik sebelumnya mencuat dalam pengembangan kasus narkoba yang menjerat Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi. Dalam perkara tersebut, AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar Rp1 miliar dari bandar narkoba bernama Koko Erwin.

Dalam penyidikan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Koko Erwin disebut sebagai pemasok sabu kepada AKP Malaungi.

Kasus ini bermula dari penggeledahan rumah dinas AKP Malaungi di Kompleks Asrama Polres Bima Kota. Dari lokasi itu, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 488 gram.

Tak hanya diproses pidana, AKP Malaungi juga dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar pada Senin (9/2).

Penonaktifan seorang kapolres umumnya dilakukan untuk menjaga objektivitas penyelidikan serta mencegah potensi konflik kepentingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam sistem kepolisian, penanganan oleh Mabes Polri biasanya dilakukan apabila perkara dinilai berdampak besar secara institusional.

Kasus narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi perhatian serius karena dinilai mencoreng citra penegakan hukum dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.