JAKARTA, REQNews – Pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-Undang (UU) Pangan yang disebut-sebut akan membawa perubahan besar dalam tata kelola pangan nasional. Salah satu poin krusial dalam draf revisi tersebut adalah pembubaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang rencananya akan dilebur ke dalam Perum Bulog.Tak hanya soal penggabungan lembaga, revisi ini juga mengubah wajah Bulog. Dalam rancangan terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan bertransformasi menjadi lembaga baru setara institusi negara independen, seperti Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) sekaligus anggota Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), Khudori, mengungkapkan perubahan tersebut tertuang dalam draf revisi terbaru UU Pangan."Di revisi undang-undang tentang pangan yang baru, ini diubah gitu. Jadi, Badan Pangan Nasional akan dilebur menjadi bagian dari Bulog, dan Bulog itu bukan perum yang seperti sekarang," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa 17 Februari 2026.Menurutnya, perubahan struktur ini akan berdampak signifikan terhadap tata kelola pangan nasional. Selama ini, fungsi regulator dan operator berjalan terpisah: Bapanas berperan sebagai regulator, sementara Bulog bersama BUMN pangan lainnya menjalankan fungsi operator. Dalam skema baru, kedua peran tersebut akan disatukan di bawah Bulog.Khudori menjelaskan bahwa dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025, terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji oleh penyusun. Opsi pertama mempertahankan struktur yang ada. Opsi kedua memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog tetap sebagai operator. Opsi ketiga menggabungkan Bapanas dan Bulog. Sedangkan opsi keempat mentransformasi Bulog sepenuhnya."Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori.Rekomendasi tersebut, lanjutnya, muncul setelah dilakukan analisis rasio biaya dan manfaat melalui pendekatan regulatory impact analysis (RIA). Namun ia menilai kajian tersebut belum sepenuhnya komprehensif."Kalau merujuk pedoman RIA, analisis seharusnya tidak hanya kualitatif, tetapi juga kuantitatif. Dalam naskah itu menurut saya belum lengkap," katanya.Khudori menegaskan, perubahan struktur kelembagaan pangan bukan sekadar persoalan efisiensi birokrasi. Lebih jauh, hal itu menyangkut mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta keseimbangan antara fungsi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, ia mendorong agar pembahasan revisi UU Pangan dilakukan secara lebih terbuka dan disertai kajian yang lebih mendalam sebelum keputusan final diambil.Dengan rencana penggabungan ini, arah kebijakan pangan nasional memasuki fase penting yang akan menentukan bagaimana sistem pangan dikelola ke depan.

Pemerintah Siapkan Transformasi Besar, Bapanas Masuk ke Bulog

Berita Terkait

Berita Rekomendasi