JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita enam mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dalam penggeledahan yang dilakukan pada 12-14 Februari 2026.&nbsp; "Sementara, ada 1 unit Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, 1 Avanza itu beserta BPKB-nya, dan ada juga 3 unit roda empat. kurang lebih ada 6," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikutip pada Sabtu 21 Februari 2026.&nbsp; Selain menyita aset berupa kendaraan, Anang mengatakan bahwa pihaknya juga menyita dokumen sertifikat tanah. Seluruh aset yang dilakukan penyitaan itu atas nama perusahaan para tersangka dan pihak afiliasinya.&nbsp; Dari penggeledahan juga dilakukan penyitaan berupa dokumen, bukti transaksi, serta bukti elektronik. Bukti-bukti tersebut akan dianalisis terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka.&nbsp; "Dokumen dari beberapa yg kita dapat dari perusahaan dan ada juga dari beberapa kantor. Di mana ada satu kantor di dalamnya ada beberapa PT. Juga ada rumah, di situ diperoleh beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan CPO," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan bukti transaksi yang disita juga berkaitan dengan penggeledahan terhadap sejumlah money changer yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, Anang tak bisa mengungkap berapa nilai transaksi di money changer tersebut.&nbsp; Anang menjelaskan bahwa 11 lokasi yang dilakukan penggeledahan berada di Medan, Sumatera Utara dan 5 lokasi lainnya berada di Pekanbaru, Riau.&nbsp; "Penggeledahan dilakukan baik itu di rumah kediaman, kantor, juga beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 11 tersangka pada Selasa 10 Februari 2026. Dari 11 tersangka tersebut, tiga di antaranya adalah peyelenggara negara.&nbsp; &nbsp; Penyidik pun langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp; &nbsp; Berikut ini daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka:&nbsp; &nbsp; 1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.&nbsp; &nbsp; 2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).&nbsp; &nbsp; 3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.&nbsp; &nbsp; 4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.&nbsp; &nbsp; 5. ERW selaku Direktur PT BMM.&nbsp; &nbsp; 6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.&nbsp; &nbsp; 7. RND selaku Direktur PT TAJ.&nbsp; &nbsp; 8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.&nbsp; &nbsp; 9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya.&nbsp; &nbsp; 10. RBN selaku Direktur PT CKK.&nbsp; &nbsp; 11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.&nbsp; &nbsp; Sementara itu, penyidik hingga kini masih melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Namun, perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun.&nbsp; &nbsp; Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp; &nbsp; Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 618 jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejagung Sita 6 Mobil-Dokumen dari Penggeledahan Kasus Korupsi Ekspor POME

Berita Terkait

Berita Rekomendasi