JAKARTA REQNews - Langkah tegas diambil<a href="https://www.reqnews.com/read/news/72708/viral-seleb-tiktok-hanum-mega-pamer-gepokan-duit-ini-komentar-direktorat-jenderal-pajak"> Direktorat Jenderal Pajak </a>(DJP) Kementerian Keuangan terhadap para penunggak pajak. Sebanyak 29 wajib pajak (WP) kini kehilangan akses ke sejumlah layanan publik strategis akibat belum melunasi kewajiban mereka.Kebijakan ini dijalankan setelah terbitnya aturan baru penagihan pajak. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, memastikan pembatasan layanan tersebut sudah mulai diberlakukan."Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan, sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak," ujar Bimo dalam Konferensi Pers <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90735/purbaya-tolak-bayar-utang-whoosh-pakai-apbn-begini-komentar-istana">APBN </a>Kita, Senin 23 Februari 2026.Pemblokiran tersebut bukan tanpa alasan. Total tunggakan dari 29 wajib pajak itu mencapai Rp170 miliar. Namun, kebijakan pembatasan layanan publik terbukti efektif mendorong pembayaran. Hingga kini, DJP telah berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp52 miliar setelah akses layanan publik mereka dibatasi.Secara nasional, skala <a href="https://www.reqnews.com/read/news/93818/kpk-ott-kantor-pajak-di-kalimantan-selatan">tunggakan pajak </a>masih cukup besar. Bimo mengungkapkan, per 31 Desember 2025 terdapat 23.509 wajib pajak yang memiliki utang pajak di atas Rp100 juta.Merujuk aturan terbaru itu, sejumlah layanan yang bisa diblokir mencakup akses krusial bagi aktivitas usaha maupun mobilitas wajib pajak. Di antaranya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Kementerian Hukum dan HAM, akses kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga berbagai layanan publik lain yang berkaitan dengan perizinan dan administrasi pemerintah.Rekomendasi pemblokiran dapat diajukan apabila wajib pajak memenuhi sejumlah kriteria. Syaratnya antara lain memiliki utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap minimal Rp100 juta serta telah diterbitkan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Batas minimal Rp100 juta tersebut tidak berlaku apabila pemblokiran dilakukan untuk mendukung proses penyitaan aset berupa tanah atau bangunan.Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang pemulihan akses layanan. Pemblokiran dapat dicabut apabila wajib pajak menunjukkan itikad baik atau memenuhi ketentuan administratif, seperti melunasi seluruh utang pajak beserta biaya penagihan, memperoleh putusan pengadilan pajak yang menghapus utang, aset yang disita nilainya mencukupi untuk melunasi kewajiban, atau telah mendapatkan persetujuan resmi untuk mengangsur pembayaran pajak.Dengan kebijakan ini, DJP berharap kepatuhan pajak meningkat dan tunggakan yang selama ini membebani penerimaan negara bisa ditekan secara bertahap.

Tak Lunasi Utang Pajak hingga Rp170 Miliar, 29 WP Diblokir Akses SABH hingga Kepabeanan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi