JAKARTA, REQnews - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan terkait dengan prosedur adopsi atau pengangkatan anak yang benar di Indonesia.&nbsp; Penjelasan tersebut untuk merespon terkait dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan anak-anak hingga bayi secara ilegal yang diungkap oleh Bareskrim Polri.&nbsp; Direktur Rehabilitasi Anak Kemensos RI, Agung Suhartoyo mengatakan bahwa terkait dengan prosedur pengangkatan anak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2007.&nbsp; "Di mana sebenarnya ini proses pengangkatan anak tidak rumit dan tidak sulit. Tetapi faktanya kondisinya masih ada terjadi hal-hal yang menyalahi aturan atau menyalahi regulasi," kata Agung dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Februari 2026.&nbsp; Ia mengatakan bahwa mereka yang ingin mengadopsi anak, tinggal melakukan pendaftaran ataupun mendaftarkan ke Dinas Sosial di Kabupaten/Kota untuk diproses.&nbsp; "Ketentuan ataupun persyaratannya juga sulit, tidak sulit. Sebagai contoh untuk persyaratan mereka yang akan mengangkat anak, minimal usianya 30 tahun, maksimal 55 tahun," kata dia.&nbsp; Berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2007, ia mengatakan bahwa syarat lain bagi mereka yang ingin mengadopsi anak yaitu berbadan sehat, belum punya anak atau maksimal punya anak satu.&nbsp; "Kemudian tentunya anak-anak yang diangkat itu harus satu agama, itu yang memang disarankan. Sebenarnya seperti itu," katanya.&nbsp; Setelah itu, dari pihak Dinas Sosial Kabupaten akan dimasukkan ke Dinas Sosial Provinsi untuk dilakukan home visit oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (PIPA).&nbsp; "Dari sana nanti akan dilakukan home visit. Makanya tadi mohon izin terkait asesmen belum jadi, karena memang ada waktu 6 bulan di mana ini kalau untuk pengangkatan anak," kata Agung.&nbsp; Menurutnya, home visit dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut bisa dilakukan pengangkatan oleh pihak keluarga angkat yang dinilai mampu untuk merawatnya.&nbsp; "Itu aja secara singkat kami menyampaikan mengenai pengangkatan anak. Semoga nanti bisa tersampaikan juga di mana kita bisa mengurangi ataupun meniadakan kasus-kasus seperti ini kembali," ujarnya.&nbsp; Kemensos pun mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah mengungkap kasus perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi.&nbsp; Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri mengungkap kasus jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi.&nbsp;&nbsp; Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan sebanyak 12 tersangka yang terdiri dari delapan orang kelompok perantara dan empat orang dari kelompok orang tua kandung.&nbsp;&nbsp; Para pelaku telah menjalankan aksinya sejak tahun 2024, dengan modus memperjualbelikan bayi-bayi tersebut menggunakan media sosial (medsos) seperti TikTok, Facebook, dan semacamnya.&nbsp;&nbsp; Sementara itu dari pengungkapan kasus tersebut, bayi yang berhasil diselamatkan ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial.&nbsp;&nbsp; Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 76F jo Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Marak Kasus Perdagangan Bayi, Kemensos Jelaskan Prosedur Adopsi Anak yang Benar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi