Kejati Kaltara Geledah Kantor DLH hingga KSOP Kelas IV Nunukan Usut Dugaan Korupsi Tambang

KALIMANTAN UTARA, REQnews - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Kejati Kaltara) melakukan penggeledahan di lima lokasi terkait kasus dugaan korupsi pertambangan di Nunukan, Kaltara pada Kamis dan Jumat, 26-27 Februari 2026. 

"Kali ini tim penyidik menyasar lima tempat di wilayah Kabupaten Nunukan," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara Samiaji Zakaria dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 27 Februari 2026. 

Ia mengatakan bahwa kelima lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu ada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Nunukan, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan. 

"Kantor Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Nunukan, Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan dan Kantor Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Nunukan," katanya. 

Samiaji menyebut jika penggeledahan dilakukan sebagai rangkaian lanjutan dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kejati Kaltara di lima Kantor Dinas Provinsi Kaltara. 

"Ratusan dokumen tertulis maupun elektronik berhasil disita dan diamankan oleh penyidik dari ke lima tempat penggeledahan tersebut," ujarnya. 

Sebelumnya, penyidik Kejati Kaltara juga telah melakukan penggeledahan di empat kantor dinas provinsi dan satu kantor perwakilan kementerian di wilayah Kaltara pada Rabu 11 Februari 2026.  

Empat lokasi tersebut yaitu ada Kantor Dinas Provinsi Kaltara, Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Provinsi Kaltara. 

Kemudian, ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara. 

Lalu, penggeeldahan juga dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara dan Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.  

Dari lokasi tersebut penyidik mengambil dan mengamankan beberapa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. 

Penyidik juga telah memeriksa keterangan dari sejumlah saksi untuk mengonfirmasi validitas dokumen yang disita. Termasuk, konfirmasi terhadap dokumen dan pihak mana saja yang perlu didalami.