Jamin Ruang Kritik Tetap Terbuka, Kapolri: Kewajiban Kita Bersama untuk Kawal Demokrasi

JAKARTA, REQnews - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri akan tetap menjamin kebebasan berpendapat dan ruang kritik yang disampaikan oleh masyarakat. 

Hal ini disampaikan Sigit dalam acara buka puasa bersama organisasi masyarakat (Ormas), oganisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan pada Kamis 26 Februari 2026. 

Sigit menyebut bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak fundamental warga negara dan pilar penting dalam merawat ruang demokrasi agar tetap sehat. Menurutnya, Polri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik. 

"Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal jalannya demokrasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata Sigit. 

Untuk itu, Sigit pun memerintahkan kepada seluruh jajaran agar betul-betul bisa memfasilitasi aspirasi yang disampaikan. Tujuannya, kata dia, agar aspirasi tersebut betul-betul bisa tersampaikan. 

"Polri saat ini merubah paradigma, yang awalnya menjaga menjadi melayani. Polri siap menjadi fasilitator dan mediator agar semua proses dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib," katanya. 

Lebih lanjut, Sigit juga mengingatkan agar ruang demokrasi tidak disusupi oleh pihak-pihak yang menginginkan kerusuhan. Menurutnya, dapat mendistorsi pesan aspirasi, membahayakan keselamatan publik, serta mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi. 

"Untuk itu, mari bersama-sama kita jaga agar ruang demokrasi bisa berjalan dengan baik dan tidak disusupi oleh kelompok-kelompok yang menginginkan agar terjadi kerusuhan, yang mengakibatkan pesan bisa menjadi terdistorsi, tidak sampai, dan menjauh dari aspirasi semula," katanya 

Sigit mengatakan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan kerusuhan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, maupun fasilitas-fasilitas publik lainnya. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa hal itu juga bisa berdampak terhadap terganggunya stabilitas kamtibmas dan ekonomi. 

"Apabila berlarut-larut dan tidak terkendali, ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa, kemunduran di bidang ekonomi, kemunduran di bidang sosial, budaya, dan hankam, yang tentunya akan merugikan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang tentunya selalu harus kita ingat," kata Sigit. 

"Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban untuk memastikan agar ruang-ruang demokrasi ini tidak ternodai dan menjauh dari harapan kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan," lanjutnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden-insiden gesekan yang pernah terjadi antara aparat dan masyarakat di lapangan. 

"Saya secara pribadi dan selaku pimpinan institusi Polri, memohon maaf apabila dalam pelaksanaan tugas anak-anak kami dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di lapangan, mungkin sering terjadi gesekan yang kemudian bisa menimbulkan korban di kedua belah pihak. Yakinlah bahwa ini bukan tujuan yang kami cari," lanjutnya. 

Ia mengakui bahwa institusi Polri belum sempurna. Sigit pun berjanji akan memberikan sanksi tegas secara transparan dan akuntabel kepada oknum anggota yang melakukan penyimpangan atau mencederai rasa keadilan publik. 

"Kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna. Polri tentunya berkomitmen untuk terus berbenah untuk memenuhi harapan masyarakat. Polri akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan dan akuntabel terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan mencederai rasa keadilan publik," ujarnya.