JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan terkait alasan mengajukan banding terhadap vonis sembilan terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.&nbsp;&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah dilakukan pada Junat 27 Februari 2026 lalu.&nbsp; Anang menyebut ada beberapa poin yang menurut pihaknya belum terakomodir dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus tersebut, sehingga tim JPU kemudian mengajukan banding.&nbsp; "Di antaranya adalah terkait dengan kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa. Itu salah satu nanti yang akan poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam memori banding kita," katanya.&nbsp; Termasuk, katw Anang terkait vonis terdakwa Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) yang vonisnya jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU dari18 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara.&nbsp; "Yang jelas itu mungkin nanti ada beberapa yang dipertimbangkan, di antaranya itu juga (vonis Kerry)," katanya.&nbsp; Meski demikian, Anang mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati terkait dengan putusan dari majelis hakim PN Tipikor dalam kasus tersebut.&nbsp; Sementara itu terkait dengan upaya hukum dari terdakwa, Anang mengatakan bahwa jika ada upaya hukum lain, maka pihaknya akan mempersiapkannya.&nbsp; "Ya, sama. kalau kami sudah duluan menyatakan upaya banding. Ya nanti kalau mereka menyatakan banding juga, ya kami akan mempersiapkan kontra memori banding dari mereka, begitu saja," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah pada Kamis dan Jumat, 26-27 Februari 2026.&nbsp;&nbsp; Kasus tersebut terkait dengan kasus korupsi penyimpangan hulu hingga hilir di tata kelola minyak PT Pertamina yang terbagi dalam tiga klister utama, yaitu klaster minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, dan sewa terminal BBM.&nbsp;&nbsp; 1. Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; Hakim juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan agar membayar uang pengganti Rp 2.905.420.003.854, subsider 5 tahun penjara.&nbsp; &nbsp; 2. Terdakwa Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), Agus Purwono divonis 10 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 3. Terdakwa mantan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional,&nbsp;Sani Dinar Saifuddin divonis 9 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 4. Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping,&nbsp;Yoki Firnandi divonis 9 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 5. Terdakwa Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati divonis selama 13 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 6. Terdakwa Komisaris PT JMN dan Direktur Utama PT OTM Gading Ramadhan Joedo divonis selama 13 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 7. Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) Riva Siahaan divonis selama 9 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 8. Terdakwa mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) divonis 9 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; 9. Terdakwa eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) divonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.&nbsp;&nbsp; Hakim menyatakan bahwa mereka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.&nbsp;

Kejagung Ungkap Alasan Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Kasus Korupsi Minyak Mentah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi