Pemerintah Wait and See, Airlangga Waspadai Dampak Perang ke APBN

JAKARTA  REQNews – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti potensi dampak ekonomi akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Pemerintah, kata dia, masih mengambil sikap wait and see sambil mencermati arah dan durasi konflik yang berkembang di Timur Tengah.

Dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin 2 Maret 2026, Airlangga menyampaikan bahwa ketidakpastian durasi dan tujuan perang menjadi perhatian utama pemerintah.

"Kita belum tahu perang ini lama atau pendek dan tujuannya berbeda dengan perang yang lain yaitu perubahan dari pemerintahan atau pergantian rezim. Yang mengkhawatirkan bagi kita tentu penutupan Selat Hormuz di mana itu 20 persen minyak global lewat di sana dan 20 persen dari kebutuhan minyak di Indonesia itu juga berkontrak dengan Saudi," kata Airlangga.

Ia menekankan bahwa stabilitas pasokan dan harga minyak menjadi perhatian global karena komoditas tersebut sangat vital bagi seluruh negara. Negara-negara anggota OPEC disebut berupaya melakukan mitigasi risiko dengan menjaga stok dan produksi.

Namun, menurut Airlangga, tantangan utama terletak pada distribusi energi jika terjadi gangguan jalur pelayaran.

"Nah, tinggal masalah transportasi," kata Airlangga yang menyoroti rantai pasok minyak terganggu setelah Iran memblokade Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak dunia mulai terlihat. Minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk suplai April 2026 tercatat berada di level 71,78 dolar AS per barel, naik 7,10 persen dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya sebesar 67,02 dolar AS per barel. Bahkan, menurut Airlangga, harga sempat menyentuh 73 dolar AS per barel.

Meski demikian, ia menilai posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih relatif aman karena asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

"Diperkirakan pasokan akan terganggu dan harga WTI per hari ini sudah 73 dolar, namun APBN kita di 70 dolar jadi relatif masih terkendali," ujarnya.

Selain sektor energi, Airlangga juga menyoroti potensi dampak terhadap pangan dan komoditas lainnya. Ia merujuk pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, yang memicu lonjakan harga komoditas global.

"Kita sudah pengalaman saat Covid-19 plus perang di Ukraina. Nah, itu kenaikan komoditasnya sangat luar biasa. Namun bagi Indonesia, kenaikan komoditas juga ada upside. Kalau batu bara dan kelapa sawit naik, penerimaan negara juga naik. Jadi itu yang terjadi di tahun 2022 dan 2023," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap ketahanan pangan nasional di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.

Ia menyebutkan bahwa dalam rapat yang digelar di Hambalang, Presiden mengecek langsung kondisi stok pangan nasional dan mendorong percepatan sejumlah kesepakatan strategis.

"Kemarin malam kami rapat dengan Pak Presiden di Hambalang, beliau secara khusus mengecek mengenai kondisi pangan yang relatif aman. Beliau juga memberi catatan untuk mempercepat negosiasi Indonesia dengan Amerika. Ada hal yang terkait dengan pembelian minyak, ada hal yang terkait dengan investasi Indonesia di luar negeri," ucap Airlangga.

Di tengah ketidakpastian global, Airlangga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Ia memaparkan bahwa konsumsi domestik berkontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio utang pemerintah masih di bawah 30 persen, cadangan devisa mencapai 154,6 miliar dolar AS, serta rasio perdagangan luar negeri berada di kisaran 42 persen terhadap PDB.

Dengan indikator tersebut, pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap berada dalam posisi relatif aman meski tekanan eksternal meningkat akibat konflik geopolitik.