JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan frasa ‘secara langsung atau tidak langsung’ dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan<a href="https://www.reqnews.com/read/news/88990/perhatian-kpk-temukan-peristiwa-dugaan-tindak-pidana-korupsi-kuota-haji-tahun-20232024"> Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</a>Tindakan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan mencegah terjadinya kriminalisasi berlebih melalui pengguna pasal ‘karet’ tersebut oleh penegak hukum.&nbsp;”Frasa ’secara langsung atau tidak langsung’ potensial digunakan secara ’karet’ untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap atau dinilai menghalangi proses hukum oleh penegak hukum,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan putusan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin 2 Maret 2026.&nbsp;MK menilai bahwa frasa ‘secara langsung atau tidak langsung’ dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika frasa tersebut hilang maka batasan terkait delik perintangan proses hukum (Obstruction of Justice) kini dipertegas supaya tidak bergantung pada penafsiran subyektif.&nbsp;Adapun MK menyoroti bahwa risiko yang dihadapi oleh profesi tertentu, seperti advokat, jurnalis, hingga aktivis antikorupsi, dengan keberadaan Pasal 21 UU Tipikor tersebut. Aktivitas yang sah secara hukum seperti pembelaan nonlitigasi oleh advokat, investigasi jurnalistik, atau penulisan opini akademisi berisiko dikategorikan sebagai bentuk perintangan peradilan secara tidak langsung karena tanpa batasan yang jelas.

MK Hapus Pasal Karet di UU Tipikor Guna Cegah Potensi Kriminalisasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi