JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan kasasi terkait dengan vonis bebas terdakwa kasus perintangan penyidikan dalam korupsi ekspor crude palm oil (CPO).&nbsp; Diketahui, terdakwa yang divonis bebas tersebut yaitu atas nama advokat Junaedi Saibih, eks Direktur JAK TV Tian Bahtiar, dan pengelola media sosial Adhiya Muzakki.&nbsp; “Penuntut umum (pada) Jumat (13/2) menyatakan kasasi. Karena ini perkara ini kan disidangkan masih menggunakan KUHAP lama,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya dikutip pada Sabtu 14 Maret 2026.&nbsp; Anang mengatakan bahwa kasasi diajukan karena hakim tidak mempertimbangkan memgenai perbuatan para terdakwa yang dianggap memberikan dampak atas penanganan korupsi CPO.&nbsp; Menurutnya, perbuatan para terdakwa jelas telah berpengaruh karena berusaha mengacaukan fokus penyidikan yang saat itu tengah dilakukan oleh penyidik Jampidsus Kejagung.&nbsp; “Selama ini terhadap perkara yang persis sama perintangan banyak terbukti dan itu masih menggunakan KUHAP yang lama,” katanya.&nbsp; Sementara itu, Anang memastikan jaksa penuntut umum (JPU) tetap menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim. Meski demikian, JPU tetap menyatakan upaya hukum kasasi demi memberikan rasa keadilan.&nbsp; Diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah memvonis bebas tiga terdakwa kasus perintangan penyidikan atau proses hukum (obstruction of justice) dalam perkara dugaan korupsi minyak sawit mentah (CPO), timah, dan impor gula.&nbsp; Ketiga terdakwa tersebut adalah Junaedi Saibih selaku advokat sekaligus akademisi, Tian Bahtiar sebagai Direktur Pemberitaan JakTV, dan M Adhiya Muzakki yang tergabung dalam tim media sosial.&nbsp; Dalam pertimbangannya, hakim menilai jaksa penuntut umum telah gagal dalam membuktikan keterlibatan Junaedi dalam kasus tersebut.&nbsp; "Mengadili, menyatakan terdakwa Junaedi Saibih tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternaif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga Penuntut Umum," kata hakim ketua Efendi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2026 malam.&nbsp; Dalam amar pertimbangan, majelis hakim menilai Junaedi terbukti tidak pernah terbang ke Singapura guna melakukan rapat atau menemui pihak prinsipal dari korporasi minyak goreng, Wilmar Grup. Hakim menyatakan jaksa gagal membuktikan pengetahuan Junaedi terkait upaya suap untuk pengurusan vonis lepas tersebut.&nbsp; "Menimbang bahwa hingga sidang pembuktian selesai, penuntut umum tidak berhasil membuktikan adanya meeting of mind,persamaan pemikiran, bertemunya kesamaan pemikiran terdakwa Junaedi Saibih dengan Ariyanto dan Marcella Santoso," kata hakim anggota, Andi Saputra pada saat membacakan amar pertimbangan.

Kejagung Ajukan Kasasi Vonis Bebas Tiga Terdakwa Perintangan Kasus Korupsi CPO

Berita Terkait

Berita Rekomendasi