JAKARTA, REQnews - Ombudsman RI buka suara terkait adanya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di Gedung Ombudsman RI dan rumah anggota Yeka Hendra Fatika (YH) pada Senin 9 Maret 2026 lalu.&nbsp; Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyatakan bahwa secara kelembagaan Ombudsman RI menghormati dan siap bekerja sama terkait proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Tim Penyidik.&nbsp; Najih mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip integritas, profesional, dan adil, serta memiliki perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.&nbsp; "Oleh karena itu, Ombudsman terbuka dan siap bekerja sama dengan tim Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum dan akan memastikan bahwa proses hukum yang ditangani oleh Penyidik Kejagung berjalan secara transparan dan akuntabel," kata Najih dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin 16 Maret 2026.&nbsp; Menyikapi sejumlah pemberitaan di media massa terkait dengan penegakan hukum tersebut, Najih menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang di atas, setiap produk pengawasan baik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maupun Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya telah diatur dalam peraturan internal Ombudsman serta telah melalui mekanisme kontrol yang ketat, transparan, dan profesional.&nbsp; "Modalitas kerja Ombudsman RI adalah kepercayaan publik. Legitimasi publik merupakan hal yang sangat penting bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik di Indonesia, justru dengan modalitas tersebut perlu adanya sikap saling menghormati dalam menjalankan tugas dan fungsi," kata dia.&nbsp; Ia menambahkan bahwa setiap produk pengawasan yang diterbitkan oleh Ombudsman RI bersifat morally binding. Artinya, kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tehadap setiap produk pengawasan Ombudsman berdasarkan atas etika dan moralitas serta kepatutan.&nbsp; "Merujuk kepada produk pengawasan Ombudsman, maka pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.&nbsp; Selama ini, Ombudsman RI telah membuka partisipasi publik melalui mekanisme Whistle Blowing System (WBS), apabila terjadi keberatan atas produk pengawasan yang diterbitkan.&nbsp; "Kami sangat terbuka dengan kritik publik, awasi kami sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Ombudsman RI," ujarnya.&nbsp; Najih menegaskan komitmen integritas kelembagaan Ombudsman RI serta meminta kepada seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, saling menghormati institusi/lembaga dan mendukung penegakan keadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Ombudsman dan rumah Komisioner Yeka Hendra Fatika (YH) pada Senin 9 Maret 2026.&nbsp;&nbsp; Diketahui, penggeledahan dilakukan terkait adanya rekomendasi dalam kasus perintangan penyidikan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng (migor).&nbsp;&nbsp; Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan penyidik terhadap rumah YH yang berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.&nbsp;&nbsp; Syarief mengatakan bahwa dalam proses penggeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik telah menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik diduga terkait perkara.&nbsp;&nbsp; "Ada dokumen sama BBE (barang bukti elektronik)," kata Syarief di Jakarta pada Selasa 10 Maret 2026.&nbsp; Sebelumnya, kegiatan penggeledahan dilakukan terkait Pasal 21 tentang perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang menyeret nama Advokat Marcella Santoso sebagai terpidana.&nbsp; &nbsp; Penggeledahan dilakukan terkait dengan adanya gugatan perdata yang dilayangkan tiga terpidana korporasi kasus CPO ke PTUN yaitu ada Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.&nbsp;&nbsp; Dalam perkara tersebut, Ombudsman RI diduga terlibat memberikan rekomendasi untuk gugatan perdata.&nbsp;&nbsp;

Soal Penggeledahan oleh Kejagung, Ombudsman RI Nyatakan Hormati Proses Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi