Pemerintah Siapkan WFA untuk ASN dan Sekolah Daring Mulai April 2026

JAKARTA, REQNews – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah situasi konflik global yang berdampak pada ketersediaan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembelajaran daring di sekolah.

Kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada April 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di berbagai sektor.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, langkah penghematan energi harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengalaman pengaturan mobilitas masyarakat saat pandemi Covid-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Maret 2026.

Ia menegaskan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pemerintah, disepakati lima strategi utama untuk mendukung penghematan energi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah penerapan pola kerja fleksibel atau Work from Anywhere (WFA) bagi ASN.

Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi penggunaan platform digital untuk menunjang efektivitas pekerjaan. Langkah lain yang disiapkan yakni pembatasan perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi di gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran di sektor pendidikan.

Untuk kegiatan belajar mengajar, pemerintah membuka kemungkinan penerapan sistem daring maupun luring dengan menyesuaikan karakteristik mata pelajaran atau mata kuliah. Meski demikian, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilakukan secara tatap muka.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan yang berbeda.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga mencatat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Salah satunya terkait mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila pola kehadiran siswa di sekolah berubah akibat pembelajaran daring.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi siswa jika sistem belajar online diterapkan secara lebih luas.

Pratikno menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga agar kebijakan efisiensi energi tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Hasil rapat koordinasi ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah penghematan yang akan diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait.