MANILA, REQNews – Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional menyusul tekanan pasokan bahan bakar yang semakin terasa akibat konflik di Timur Tengah.Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Selasa 24 Maret 2026. Ia menilai lonjakan harga bahan bakar dan keterbatasan suplai mulai berdampak serius, termasuk terhadap sektor penerbangan.Menurut Marcos, ancaman penghentian operasional pesawat komersial bukan lagi sekadar kemungkinan kecil, melainkan risiko nyata yang harus diantisipasi."Kami sebenarnya berharap tidak (terjadi), tapi ini adalah kemungkinan yang nyata," kata Marcos kepada Bloomberg.Tekanan terhadap maskapai semakin besar setelah sejumlah negara dilaporkan menolak melayani pengisian bahan bakar bagi pesawat milik Filipina. Kondisi ini memaksa operator penerbangan membawa cadangan bahan bakar lebih banyak untuk perjalanan pulang-pergi, yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya.Dampaknya paling terasa pada rute jarak jauh yang membutuhkan konsumsi bahan bakar lebih tinggi. Sejumlah maskapai mulai menyesuaikan operasional untuk menghindari kerugian lebih besar.Salah satunya adalah Cebu Pacific yang mengumumkan pengurangan frekuensi penerbangan serta penghentian sementara beberapa rute mulai April hingga Oktober 2026. Kebijakan ini diambil setelah harga bahan bakar jet melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya.Kenaikan biaya operasional juga berdampak langsung pada tarif penumpang. Untuk periode awal April, maskapai menerapkan biaya tambahan bahan bakar hingga level tertinggi, yang membuat harga tiket domestik dan internasional ikut merangkak naik.Di sisi lain, pemerintah Filipina berupaya mencari sumber energi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, negara tersebut mengimpor minyak mentah dari Rusia.Pengiriman dilakukan melalui kapal tanker Sara Sky yang membawa sekitar 100.000 ton minyak jenis ESPO Blend dari pelabuhan Kozmino. Kargo tersebut dijadwalkan tiba di fasilitas pengolahan milik Petron di Bataan.Langkah ini dimungkinkan karena adanya pengecualian sanksi dari Amerika Serikat, meski kebijakan tersebut hanya berlaku dalam waktu terbatas hingga 11 April mendatang.Petron sendiri merupakan kilang minyak terbesar di Filipina, dengan kepemilikan saham yang melibatkan Philippine National Oil Company dan perusahaan energi global Saudi Aramco.Situasi ini menunjukkan bagaimana konflik global dapat berdampak langsung pada sektor energi dan transportasi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memaksa negara-negara untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Dampak Perang Timur Tengah, Filipina Darurat Energi Harga BBM Melonjak dan Penerbangan Terancam

Berita Terkait

Berita Rekomendasi