JAKARTA REQNews – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pembelajaran online bagi siswa, meski sebelumnya opsi ini sempat dibahas sebagai cara mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan keputusan tersebut sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” tegas Pratikno, Rabu 25 Maret 2026.Pratikno menekankan bahwa pembelajaran daring saat ini tidak dianggap mendesak. Keputusan ini juga diperkuat melalui koordinasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Menag Nasarudin Umar, yang sepakat agar proses belajar tetap berjalan secara normal.“Pembelajaran harus tetap optimal dan tidak menimbulkan learning loss,” kata Pratikno, menegaskan pentingnya tatap muka langsung bagi siswa.Selain urusan pendidikan, Menko PMK juga mendorong percepatan transformasi pemerintahan digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ia menekankan peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik sebagai bagian dari modernisasi kerja.Pratikno menambahkan, perjalanan dinas yang tidak esensial harus dikurangi, rapat dan pertemuan lebih banyak dilaksanakan secara daring, serta penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) dilakukan secara terukur untuk mendorong efektivitas.“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama, meski ada tekanan ekonomi akibat gejolak harga energi global.Dengan keputusan ini, sekolah tatap muka tetap menjadi standar pelaksanaan belajar, sementara pembelajaran online hanya digunakan sebagai pendukung atau alternatif jika diperlukan.

Wacana Belajar Online Batal, Pemerintah Tekankan Kualitas Pendidikan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi