JAKARTA, REQNews - Keputusan terkait penerapan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara disebut telah mencapai tahap final. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pembahasan tersebut telah disepakati dalam forum lintas kementerian.Ia menegaskan, pengumuman resmi mengenai kebijakan itu nantinya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti (diumumkan) biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 25 Maret 2026.Menurut Tito, proses perumusan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara singkat karena melibatkan banyak pihak dan masukan.Ia menyebut diskusi berlangsung cukup lama dengan partisipasi berbagai kementerian yang memberikan pandangan masing-masing.“Sudah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di istana, apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.Lebih lanjut, Tito menilai kebijakan bekerja dari rumah bukan hal baru bagi pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa skema serupa pernah dijalankan saat masa pandemi COVID-19 dengan proporsi kerja kantor yang sangat terbatas.“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” ujar dia.Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah daerah mampu menyesuaikan diri jika kebijakan tersebut kembali diterapkan.Meski demikian, koordinasi tetap diperlukan, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat agar implementasinya berjalan optimal.“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” katanya.Sebagai tambahan informasi, rencana penerapan WFH ini dikaitkan dengan upaya pemerintah menekan konsumsi bahan bakar minyak di tengah dinamika global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan.

Rapat Panjang Rampung, Skema WFH Siap Diumumkan Pemerintah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi