JAKARTA, REQnews - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan tetap akan menagih denda sebesar Rp4,2 triliun kepada pemilik manfaat PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT),<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/94251/hotman-paris-desak-kejagung-eksaminasi-kasus-fandi-ramadhan-dan-cabut-surat-tuntutan-hukuman-mati"> Samin Tan</a>, meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Denda tersebut terkait aktivitas penambangan batu bara di kawasan hutan.Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa denda administratif itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan kepada Satgas untuk mengambil kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan.Besaran denda dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, dengan proses audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tergabung dalam Satgas. Sementara itu, nilai kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh Kejaksaan Agung.Barita menegaskan bahwa kewajiban pembayaran denda tetap melekat pada PT AKT dan pihak terkait. Namun, untuk proses pidana, Satgas PKH tidak memiliki kewenangan, sehingga penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.Saat ini, Samin Tan telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Ia dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang KUHP terbaru. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, termasuk perusahaan miliknya, PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal (BLEM).Selain itu, Kejaksaan Agung juga terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak penyelenggara negara untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

Perhartian! Satgas PKH Akan Tagih Denda Rp4,2T Meski Samin Tan Jadi Tersangka

Berita Terkait

Berita Rekomendasi