JAKARTA, REQnews - Pemerintah Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk memperluas kebijakan pembatasan berkendara hingga ke masyarakat umum apabila harga <a href="https://www.reqnews.com/read/news/94428/serangan-as-dan-israel-ke-iran-picu-krisis-energi-global-harga-minyak-dunia-terancam-melonjak">minyak dunia </a>terus melonjak. Langkah ini dipertimbangkan guna menekan konsumsi energi di tengah pasokan yang terganggu akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.Mengutip Reuters, Menteri Keuangan Koo Yun-cheol menyebut kebijakan tersebut bisa diterapkan jika harga minyak mentah mencapai kisaran US$120 hingga US$130 per barel, seperti disampaikan pada Minggu 29 Maret 2026.Ia menjelaskan, apabila aturan ini diberlakukan secara luas, maka akan menjadi pembatasan berkendara nasional pertama sejak Perang Teluk tahun 1991. Saat itu, pemerintah menerapkan sistem rotasi kendaraan selama 10 hari untuk menghemat penggunaan energi.Koo menambahkan, jika situasi di Timur Tengah semakin memburuk, pemerintah perlu meningkatkan status siaga krisis ke level “peringatan”, yang berarti pembatasan konsumsi energi menjadi langkah yang tak terhindarkan.Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk kembali memangkas pajak bahan bakar guna mengurangi beban masyarakat.Namun secara terpisah, Kementerian Keuangan Korea Selatan menegaskan bahwa keputusan terkait pembatasan wajib bagi sektor swasta masih dalam tahap pertimbangan dan belum ditetapkan hingga Senin 30 Maret 2026.Pemerintah juga akan melihat kondisi pasokan energi serta faktor ekonomi lainnya sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.Sebagai informasi, Korea Selatan sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah sekitar 70 persen kebutuhan nasional sehingga rentan terhadap gangguan pasokan maupun lonjakan harga global.

Antisipasi Harga Minyak Melambung, Negara Ini Ingin Batasi Warga Berkendara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi