JAKARTA, REQNews — Pemerintah menerapkan aturan baru bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH). Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban mengaktifkan ponsel agar keberadaan pegawai tetap bisa dipantau.Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait transformasi budaya kerja ASN. Dokumen itu tidak hanya memuat dasar hukum, tetapi juga instruksi bagi kepala daerah serta mekanisme pelaksanaan WFH dan work from office (WFO).Dalam penjelasannya, Tito menyebut aturan tersebut mencakup penguatan layanan berbasis digital, termasuk pemanfaatan peta elektronik dan sistem informasi manajemen kepegawaian. Langkah ini, menurutnya, merupakan kelanjutan dari praktik yang sudah diterapkan sejak masa pandemi Covid-19."Termasuk mengenai upaya untuk mendorong layanan digital, kemudian peta elektronik, sistem informasi manajemen kepegawaian sebagaimana disampaikan Bapak Menko. Pada saat Covid sudah kita terapkan dan berapa juga masih menerapkan. Kita bisa meyakinkan bahwa ASN itu benar-benar melaksanakan working from home," tuturnya.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap ASN yang menjalani WFH diwajibkan mengaktifkan perangkat telepon seluler mereka agar dapat dilacak melalui fitur geolocation."Kemudian handphone mereka juga diminta untuk aktif hingga dapat diketahui lokasi melalui geolocation. Kemudian, poin-poin tadi sudah disampaikan Pak Menko mengenai yang dikecualikan," ungkapnya.Namun, tidak semua jabatan dapat menerapkan sistem WFH. Sejumlah posisi strategis dan layanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Tito merinci bahwa pejabat tinggi hingga layanan penting seperti kedaruratan, ketertiban umum, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan kependudukan tetap harus menjalankan WFO."Jadi termasuk di tingkat Provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi Madya, eselon 1, kemudian eselon 2, kemudian layanan kedaruratan, kesiapsiagaan, ketenteraman, privat-umum, kependudukan, kebersihan, rincian kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah dan publik lainnya. Sama dengan di kawasan Wali Kota, yang berbeda adalah untuk Camat dan Lurah juga, itu dikecualikan. Artinya tetap melaksanakan working from office," ucap Tito.Selain pengaturan kerja, pemerintah daerah juga diminta menghitung potensi efisiensi anggaran dari penerapan pola kerja baru ini. Dana hasil penghematan nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas masing-masing daerah."Setelah itu, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita minta untuk melaksanakan hitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini. Penghematan tersebut digunakan dalam rangka pendiri program prioritas pemerintah daerah," bebernya.Kebijakan ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi dalam waktu dekat. Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan untuk menilai efektivitas penerapan aturan tersebut."Terakhir mengasisten pelaporan, Bupati, Wali Kota, melaksanakan pelaksanaan surat edaran kepada Gubernur paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya. Kemudian Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada bulan 4 berikutnya. Ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama 2 bulan," kata Tito lagi.

Pemerintah Perketat WFH ASN, Posisi Pegawai Dipantau Lewat HP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi