Perkuat Ketahanan Gizi Nasional, Kejagung Sinergi Kawal Program MBG di Tuban-Bojonegoro

JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani berkomitmen memperkuat ketahanan gizi nasional denhan mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur. 

Hal itu dikatakan Reda dalam kegiatan sinergitas tugas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di Jawa Timur pada Rabu 1 April 2026. 

Reds menekankan program MBG merupakan implementasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.  

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan sinergi lintas sektoral untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran program. 

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) telah berkolaborasi sebagai bentuk pengamanan pembangunan strategis. 

Kejaksaan, kata dia, juga telah menjalin kerja sama dengan BGN terkait pertukaran data dan pencegahan penyimpangan melalui pendekatan intelijen terintegrasi. Selain itu, kerja sama juga diperluas hingga tingkat desa melalui kemitraan dengan ABPEDNAS. 

"ABPEDNAS menjadi mitra strategis kami di lapangan untuk melakukan deteksi dini, pengumpulan data aktual, hingga pemantauan partisipatif guna memastikan program berjalan akuntabel di tingkat desa," kata Reda dalam keterangannya pada Kamis 2 April 2026. 

Untuk mendukung efektivitas pengawasan, kata dia, Kejaksaan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk pemantauan secara real-time.  

Ia menyebut bahwa sistem ini berfungsi sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), seperti penyalahgunaan anggaran atau kendala distribusi. 

Berdasarkan hasil pemantauan di wilayah Tuban dan Bojonegoro, ditemukan beberapa dinamika terkait aspek distribusi dan kesiapan satuan pelayanan. Untuk itu, Jamintel menegaskan bahwa Kejaksaan mengedepankan pendekatan preventif. 

"Setiap potensi permasalahan diupayakan selesai melalui mekanisme administratif, pembinaan, dan edukasi sebelum menempuh langkah penegakan hukum," katanya. 

Aplikasi "Jaga Dapur MBG" pun hadir sebagai instrumen digital strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok serta distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.  

Melalui sinergi dengan Bidang Intelijen Kejaksaan, kata dia, aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pemantauan real-time yang mengawasi kualitas bahan pangan, kesiapan satuan pelayanan, hingga validitas penerima manfaat. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan anggaran maupun kendala distribusi di lapangan.  

“Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan terciptanya sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi setiap gangguan secara cepat, sehingga langkah korektif dapat segera diambil oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara program demi menjaga integritas pelaksanaan kebijakan nasional,” tambahnya. 

Kehadiran aplikasi ini tersebut juga diharapkan agar mampu menjadi jembatan kolaborasi yang solid antara pemerintah, Kejaksaan, dan masyarakat desa dalam mengawal ketahanan pangan nasional.  

Pada kesempatan ini Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih Jamintel Kejagung Reda Manthovani.  

“Komitmen Bapak dalam mendukung program ini melalui nota kesepahaman strategis adalah pilar penting bagi kami," kata Sony. 

"Dukungan Bidang Intelijen Kejaksaan dalam pengamanan program strategis serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi “Jaga Dapur MBG” untuk pemantauan real-time memberikan rasa aman bagi kami dalam menjalankan operasional di lapangan,” ujarnya. 

Di wilayah Tuban dan Bojonegoro ini, tantangan distribusi dan kesiapan satuan pelayanan adalah dinamika yang harus kita hadapi bersama.  

Pihaknya berharap dengan pendampingan dari rekan-rekan Kejaksaan dan mitra strategis seperti ABPEDNAS, tata kelola program ini diharapkan akan tetap terjaga integritasnya.