JAKARTA, REQNews — Pemerintah melalui Yassierli mengeluarkan kebijakan terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi pekerja swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mendorong pelaksanaan WFH satu hari dalam satu minggu.Meski demikian, kebijakan tersebut tidak bersifat wajib, melainkan hanya berupa imbauan. Pemerintah memberikan ruang bagi masing-masing perusahaan untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi internal."Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan WFH bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” ujar Menaker, Jakarta, Rabu 1 April 2026.Yassierli menjelaskan bahwa perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan hari pelaksanaan WFH. Artinya, jadwal tersebut tidak harus sama dengan aparatur sipil negara (ASN) yang umumnya melaksanakan WFH setiap Jumat."Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun) ketika ingin in line dengan teman-teman ASN itu pilihannya, itu bisa hari Jumat," ujarnya.Ia menambahkan, fleksibilitas ini diberikan karena setiap perusahaan memiliki karakteristik dan kebutuhan operasional yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah tidak menetapkan aturan baku terkait hari pelaksanaan WFH."Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," ujar dia.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen perusahaan. Pemerintah hanya memberikan panduan umum agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara adaptif tanpa mengganggu produktivitas.Selain itu, pelaksanaan WFH tetap harus menjamin hak-hak pekerja, termasuk pembayaran upah serta hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini juga tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Beberapa bidang yang memerlukan kehadiran fisik seperti layanan kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi, hingga industri produksi tetap dikecualikan dari penerapan WFH.Yassierli juga menyampaikan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi dalam waktu dua bulan, dengan mekanisme yang serupa seperti penerapan pada ASN. Evaluasi tersebut akan mencakup keseluruhan pelaksanaan imbauan WFH."Yang akan dievaluasi adalah terkait nanti dengan imbauan WFH-nya," katanya.Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi energi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya hemat energi, serta pemantauan konsumsi energi secara terukur. Selain itu, pelibatan pekerja dan serikat pekerja dinilai penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan mendorong terciptanya pola kerja yang lebih adaptif.

WFH Karyawan Swasta Bersifat Fleksibel, Hari Ditentukan Perusahaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi