JAKARTA, REQnews - Tim Intlelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo Danke Rajagukguk dan sejumlah jaksa yang menangani kasus Videografer Amsal Christy Sitepu untuk dibawa ke Jakarta. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan bahwa selain Kajari Karo, nama lain yang turut diamankan yaitu ada Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring, Jaksa Wira Arizona dan satu orang Jaksa lainnya.&nbsp; Para pihak yang telah diamankan akan diperiksa oleh tim internal Kejagung terkait adanya dugaan pelanggaran etik dan penerimaan dana dalam penanganan kasus Amsal Sitepu.&nbsp; "Benar sudah diamankan oleh tim Intlelijen Kejaksaan Agung," kata Anang saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu 5 April 2026.&nbsp; "Bahwa terhadap yang Kajari Karo, Kasipidsus dan para kasubsi atau JPU yang menangani kasus tersebut saat ini sdh ditarik ke Kejaksaan Agung untuk di lakukan klarifikasi dan di examinasi nantinya terhadap mereka oleh internal Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Amsal Sitepu," tambahnya.&nbsp; Anang mengatakan bahwa terhadap para pihak yang diamankan nantinya akan dilakukan klarifikasi, apakah penaganan perkara sudah profesional atau tidak.&nbsp; "Nanti kita tunggu hasil klarifikasi dan akan kami kabari. Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan kita tetap mengendepankan prinsip kehati-hatian tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah," katanya.&nbsp; Ia menegaskan bahwa jika nantinya ditemukan unsur pelanggaran, maka Kejagung akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.&nbsp; "Apabila nanti terbukti ada pelanggaran, maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya," ujarnya.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Amsal Sitepu telah dituntut dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi penggelembungan anggaran dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumut Tahun anggaran 2020 sampai 2022 dalam sidang yang digelar pada pada 20 Februari 2026.&nbsp; &nbsp; Amsal disebut membuat profil desa melalui perusahaannya, CV Promiseland dengan biaya pembuatan sebesar Rp.30.000.000 untuk setiap desa. Berdasarkan laporan hasil audit, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 202.161.980.&nbsp; &nbsp; JPU menyimpulkan bahwa perbuatan Amsal telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Didakwaan dalam Dakwaaan Subsidair Penuntut Umum.&nbsp; Terbaru, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam sidang yang dibacakan pada Rabu 1 April 2026.&nbsp; Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan, Amsal Sitepu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider.&nbsp; "Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," kata Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, Rabu 1 April 2026. &nbsp;

Kejagung Amankan Kajari Karo, Usut Dugaan Pelanggaran Etik Kasus Amsal Sitepu

Berita Terkait

Berita Rekomendasi