JAKARTA, REQNews - Ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi May Day 2026 di depan gedung DPR RI pada 1 Mei mendatang. Diperkirakan, sekitar 50.000 peserta akan hadir di wilayah Jabodetabek, sementara aksi serupa juga akan berlangsung di kantor gubernur dan DPRD di seluruh Indonesia.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa aksi ini akan melibatkan anggota KSPI dan organisasi pendukung Partai Buruh dari 38 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota.“Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis,” tegas Said Iqbal dalam pernyataan resmi, Selasa 7 April 2026.Said menegaskan bahwa May Day tahun ini merupakan konsolidasi internal KSPI dan Partai Buruh, tanpa melibatkan elemen serikat buruh lain. Dalam aksi tersebut, mereka akan menyampaikan enam tuntutan utama yang sebagian besar merupakan kelanjutan dari aspirasi tahun lalu.“Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm,” ucapnya.Tuntutan pertama menyoroti pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Said mengungkapkan bahwa batas waktu penyusunan aturan baru tinggal kurang dari enam bulan, namun progres nyata dari pemerintah dan DPR masih belum terlihat.Selain itu, KSPI dan Partai Buruh telah menyerahkan konsep RUU setebal 700 halaman yang memuat prinsip perlindungan kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial, termasuk lima jaminan baru: makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan jaminan pengangguran.Isu kedua terkait penolakan sistem outsourcing dan upah murah. Said mengingatkan bahwa janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus outsourcing hingga kini belum terealisasi. “Outsourcing itu membuat buruh tidak punya masa depan. Bisa di-PHK kapan saja, tanpa kepastian kerja,” tegasnya.KSPI juga menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja akibat tekanan ekonomi global. Menurut Said, konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, menyebabkan kenaikan biaya energi yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.Selain ketenagakerjaan, buruh menuntut reformasi pajak yang lebih berpihak kepada pekerja. Beberapa usulan mencakup kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak untuk THR, JHT, dan dana pensiun.Tuntutan lain adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang hingga kini belum disahkan meski telah lama masuk agenda legislasi. “Pekerja rumah tangga adalah kelompok paling rentan. Mereka butuh perlindungan hukum sekarang, bukan janji,” jelas Said.Terakhir, gerakan buruh menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. “Ini juga janji yang pernah disampaikan. Kami akan terus dorong agar segera disahkan,” pungkasnya, menegaskan komitmen untuk terus mengawal seluruh tuntutan hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan parlemen.

1 Mei, 50.000 Buruh Gelar Aksi May Day 2026 di DPR, Ini 6 Tuntutannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi