SUKOHARJO, REQnews - Keberadaan warung makan<a href="https://www.reqnews.com/read/news/41804/sandiaga-uno-kekerasan-terhadap-canon-bukan-bagian-wisata-halal"> non-halal</a> di wilayah Kecamatan Grogol, Sukoharjo, menuai perhatian dan keluhan dari warga. Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Sukoharjo bersama tim gabungan langsung melakukan pengecekan ke lokasi usaha Mie &amp; Babi Tepi Sawah di Sudimoro, Parangjoro, pada Kamis 9 April 2026 siang.Tim yang terdiri dari unsur DPMPTSP Sukoharjo, Disporapar Sukoharjo, serta aparat desa setempat itu turun ke lapangan guna menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus memastikan status perizinan usaha tersebut.Setibanya di lokasi, petugas bertemu langsung dengan pemilik usaha, Jodi Sutanto. Dialog berlangsung terbuka selama hampir satu jam, disaksikan pula oleh pengurus lingkungan setempat.Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Sukoharjo, Bima Hani Kusuma, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas aduan warga.“Tidak ada regulasi khusus yang melarang penjualan daging babi. Namun kami tetap melakukan pengecekan dokumen sebagai tindak lanjut aduan warga,” ujarnya.Dari hasil pengecekan, usaha tersebut diketahui telah memiliki izin resmi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan sudah diverifikasi oleh DPMPTSP.Walaupun dari sisi administrasi dinyatakan lengkap, perdebatan di tengah masyarakat masih berlanjut. Pemerintah daerah pun belum mengambil keputusan akhir dan lebih memilih pendekatan musyawarah.“Pemerintah akan mencari solusi terbaik atau win-win solution. Di satu sisi pelaku usaha memiliki izin, di sisi lain aspirasi masyarakat juga harus diperhatikan,” imbuh Bima.Kepala Desa Parangjoro, Hardiman, menjelaskan bahwa polemik bermula dari perubahan fungsi lokasi yang sebelumnya merupakan kolam pemancingan. Sejak Maret, tempat tersebut beralih menjadi warung makan non-halal yang kemudian memicu keberatan warga.“Awalnya lokasi tersebut adalah kolam pemancingan. Namun sejak Maret muncul warung makan non-halal, sehingga memicu keberatan warga,” jelasnya.Upaya mediasi telah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Pemerintah desa masih berupaya mencari jalan keluar agar situasi tetap kondusif.Di sisi lain, pemilik usaha menegaskan bahwa seluruh perizinan telah dipenuhi. Ia juga menyebut sudah menyampaikan secara terbuka kepada warga terkait jenis makanan yang dijual."Saya sudah mengurus izin dan memasang keterangan non-halal. Saya juga sudah kulonuwun ke warga. Jadi saya tidak merasa melanggar aturan,” tegas Jodi.&nbsp;

Geger Warung Non-Halal di Sukoharjo, Satpol PP Respon Aduan Warga

Berita Terkait

Berita Rekomendasi