BANDUNG, REQNews - Sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah<a href="https://www.reqnews.com/read/news/92686/puluhan-dokumen-disita-kpk-saat-geledah-kompleks-perkantoran-kabupaten-bekasi"> Kabupaten Bekasi </a>kembali digelar di <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92686/puluhan-dokumen-disita-kpk-saat-geledah-kompleks-perkantoran-kabupaten-bekasi">Pengadilan Tipikor </a>Bandung, Rabu 15 April 2026. Dalam agenda persidangan tersebut, Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, hadir sebagai saksi dan membeberkan sejumlah fakta terkait aliran dana yang diterimanya.Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Novianto, Ade mengakui telah menerima uang sebesar Rp8,5 miliar dari seorang pengusaha bernama Sarjan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan bentuk suap proyek."Uang itu disebut sebagai pinjaman untuk operasional dan melunasi utang biaya politik pada Pilkada 2024," ungkap Ade dalam kesaksiannya.Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Sarjan sudah terjadi bahkan sebelum dirinya resmi dilantik sebagai <a href="https://www.reqnews.com/read/news/95138/kpk-dalami-pembelian-rumah-milik-bupati-bekasi-nonaktif-ade-kuswara-kunang">Bupati Bekasi.</a> Dalam proses perkenalan tersebut, Ade menyebut adanya peran pihak lain, yakni Sugiarto serta seorang anggota Intelkam Polri bernama Yayat alias Lippo.Selain itu, Ade juga menyinggung penggunaan sebagian dana yang diterimanya, termasuk Rp500 juta pada tahap awal. Ia membantah bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan partai secara struktural.Namun demikian, ia mengakui terdapat aliran dana sebesar Rp150 juta untuk kegiatan Konperda PDIP Jawa Barat yang diberikan kepada Ono Surono, serta Rp170 juta untuk kegiatan Konpercab PDIP.Menanggapi keterangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK, Ade Azharie, menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh peran Yayat Sudrajat yang disebut-sebut dalam persidangan."Seluruh fakta yang muncul di persidangan akan menjadi bahan penting untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk peran anggota Polri tersebut," kata Ade Azharie.Jaksa menduga, peran Yayat tidak sekadar sebagai perantara, melainkan memiliki pengaruh lebih luas dalam rangkaian proyek tersebut. Dugaan itu mencakup pengaturan pertemuan hingga kemungkinan intervensi terhadap posisi pejabat di sejumlah dinas.Kasus ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desember 2025. Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan, termasuk Ade Kuswara Kunang.Perkara ini menjadi sorotan publik karena Ade dikenal sebagai salah satu kepala daerah termuda hasil Pilkada serentak 2024. Namun, karier politiknya langsung tersandung kasus hukum tak lama setelah resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Di Persidangan Ade Kuswara Akui Terima Rp8,5 Miliar, Klaim Pinjaman

Berita Terkait

Berita Rekomendasi