JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025 di Sulawesi Tenggara. "Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik ​​memperoleh bukti-bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, pemeriksaan, dan lain-lain," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis 16 April 2026.&nbsp; Syarief menjelaskan kasus itu bermula adanya salah satu perusahaan bernama PT. TSHI yang memiliki permasalahan perhitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) oleh Kemenhut (Kementerian Kehutanan).&nbsp; "Kemudian PT. TSHI mencari jalan keluar, dan kemudian bersama dengan saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman," katanya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa surat tersebut dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT. TSHI melakukan perhitungan sendiri terkait beban PNBP yang harus dibayarkan.&nbsp; "Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka ini menerima sejumlah uang dari saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI," kata dia.&nbsp; Syarief menyebut bahwa LKM telah menyerahkan uang kurang lebih Rp1,5 miliar.&nbsp; Atas perbuatannya itu tersangka HS dijerat Pasal 12 huruf A, 12 huruf B, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.&nbsp; Penyidik Kejagung pun langsung melakukan penahanan terhadap Hery selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.&nbsp; Seperti diketahui, Hery sebelumnya merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Dirinya kemudian kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026.&nbsp; Hery Susanto resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat 10 April 2026 lalu.&nbsp; Pengangkatan sembilan anggota Ombudsman RI ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia.&nbsp; Keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti di Istana Negara. &nbsp;

Kejagung Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto Tersangka Korupsi Tambang Nikel

Berita Terkait

Berita Rekomendasi