JAKARTA, REQnews - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat baru-baru ini tidak mencakup pemberian izin bebas bagi pesawat militer AS untuk melintasi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92818/inggris-imbau-warganya-hindari-sejumlah-wilayah-di-indonesia">wilayah udara Indonesia.</a>Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada AS maupun pihak asing lainnya untuk menggunakan ruang udara nasional tanpa batas."Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," kata Yvonne dalam keterangannya, Rabu 15 April 2026.Sebelumnya, pada Senin 13 April 2026 Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan pertahanan baru dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon.Peningkatan kerja sama ini muncul di tengah kabar bahwa Amerika Serikat mengajukan permintaan agar pesawat militernya dapat mengakses ruang udara Indonesia secara lebih bebas. Namun demikian, pernyataan resmi Pentagon usai pertemuan kedua menteri tersebut tidak memuat pembahasan terkait izin lintas udara.Yvonne menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan harus mengikuti mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku.Terkait isu akses bebas ruang udara, Yvonne menjelaskan bahwa hal itu merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang saat ini masih dalam tahap kajian internal pemerintah Indonesia."Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," kata Yvonne."Kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut," lanjutnya.Sebelum pertemuan antara Sjafrie dan Hegseth berlangsung, sempat beredar laporan bahwa Kemlu RI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan terkait isu akses penerbangan tersebut. Dalam surat itu, Kemlu meminta agar pembahasan kesepakatan akhir dengan pihak Washington mengenai izin terbang ditunda terlebih dahulu.&nbsp;

Catat Nih! Kemlu Ungkap Tak Ada Kesepakatan Bebas Terbang di Kerja Sama RI-AS

Berita Terkait

Berita Rekomendasi