JAKARTA, REQNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Perkara ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan praktik pemberian uang kepada sejumlah pihak di luar struktur pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum.Dalam pengembangan terbaru, penyidik KPK memanggil lima orang saksi yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari jaksa, anggota kepolisian, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam dugaan aliran dana yang berkaitan dengan proyek pemerintah.Para saksi yang diperiksa terdiri dari jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, anggota Polri di Polda Bengkulu serta Polres Rejang Lebong, serta seorang pegawai negeri sipil dari Dinas PUPRPKP. KPK mendalami peran masing-masing dalam perkara tersebut.“Dimintai keterangan terkait dengan adanya dugaan pemberian THR oleh Bupati kepada pihak-pihak eksternal dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,” kata Budi Prasetyo pada Selasa (21/4/2026).Dari hasil penyidikan sementara, KPK menemukan indikasi bahwa Bupati Rejang Lebong diduga membagikan uang dalam bentuk tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah pihak, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).“Sehingga modus-modus pemberian THR kepada pihak-pihak di luar seperti Forkopimda dari pemerintah kabupaten ini cukup masif terungkap dari beberapa peristiwa tangkap tangan yang KPK lakukan,” ungkap Budi Prasetyo.Kasus ini turut menyeret nama Muhammad Fikri Thobari yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.Tidak hanya bupati, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri dari pihak pemberi maupun penerima suap yang diduga memiliki peran dalam praktik tersebut.“KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut,” kata Budi Prasetyo, menegaskan jumlah pihak yang telah dijerat dalam kasus ini sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.Dalam rangka mengumpulkan bukti, penyidik juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas bupati, kantor Dinas PUPRPKP, kantor Dinas Pendidikan, serta rumah para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.Selain dugaan pembagian THR, KPK juga mengungkap adanya praktik permintaan fee proyek kepada kontraktor. Bupati diduga meminta bagian sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai proyek dengan alasan untuk kebutuhan menjelang Lebaran.Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh pola dugaan korupsi, termasuk aliran dana dan keterlibatan pihak lain. KPK menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait.Dengan perkembangan ini, kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong diharapkan dapat terungkap secara terang, sekaligus menjadi peringatan terhadap praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di daerah.

KPK Periksa Polisi dan Jaksa, Dalami Kasus Suap Proyek Rejang Lebong

Berita Terkait

Berita Rekomendasi