JAKARTA, REQNews — Perkara dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten kembali menjadi sorotan setelah kuasa hukum terdakwa, Otto Cornelis Kaligis, melaporkan mantan Bupati Klaten Sri Mulyani ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini ditempuh karena dinilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya, Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera, Jap Ferry Sanjaya.Kaligis menilai proses hukum dalam kasus tersebut tidak berjalan adil karena hanya menyasar pihak penyewa, sementara pihak yang menyetujui perjanjian tidak turut dimintai pertanggungjawaban. Ia menyebut, perjanjian sewa yang menjadi dasar perkara seharusnya melibatkan dua pihak secara setara.“Yang konsep itu adalah katakanlah Bupati sendiri melalui dia punya Sekda. Ada kok perjanjian sewanya. Kok perjanjian sewa ini menjadi pidana? Kalau pidana, oke, dua-dua masuk dong, yang menyewakan dan yang menyewa. Makanya saya lapor,” kata Kaligis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 April 2026.Ia juga mengungkapkan bahwa kliennya telah memenuhi kewajiban pembayaran sewa sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Nilai yang dibayarkan disebut mencapai Rp1,3 miliar dan telah masuk ke kas pemerintah daerah.“Sekarang ini harga sewa itu kan per tahun, per lima tahun. Per lima tahun ya kira-kira berapa miliar sudah dibayar oleh katakanlah si Ferry,” kata Kaligis, menguraikan bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan sesuai kesepakatan awal yang tertuang dalam kontrak.Menurutnya, dasar perkara yang berangkat dari hubungan sewa-menyewa seharusnya tidak hanya membebankan tanggung jawab pidana kepada satu pihak. “Makanya, saya bilang ini tebang pilih. Ya kan, dasarnya sewa-menyewa. Sekarang sewa-menyewa ada dua pihak kan? Kenapa cuma pihak yang kasih duit (yang dihukum),” katanya, menyoroti dugaan ketidakadilan dalam proses hukum yang berjalan.Kaligis juga mempertanyakan keterangan Sri Mulyani saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Ia menilai pernyataan tersebut tidak logis, terutama terkait pengakuan tidak mengetahui isi perjanjian.“Dia bilang dia cuma dengar mengenai perjanjian sewa itu, tapi dia enggak tahu isinya,” kata Kaligis.Ia menambahkan, sejumlah saksi justru menyebut bahwa Sri mengetahui perjanjian tersebut. “Ada sepuluh saksi yang mengatakan dia tahu kok, dia dilaporkan. Masa perjanjian sewa ditandatangani sama Sekda baru Bupati enggak tahu?” ucapnya, mempertanyakan konsistensi keterangan dalam persidangan.Tak hanya itu, Kaligis juga menyinggung keterlibatan Sri dalam peresmian Plaza Klaten yang turut mengundang kliennya. “Tanggal 31 Desember 2024 (saat peresmian) yang sampai diundang Jap Ferry, habis itu dia masukin penjara,” kata Kaligis, menggambarkan kronologi yang menurutnya janggal dalam perkara tersebut.Sebelumnya, Kaligis juga mendesak agar Sri Mulyani turut diproses secara hukum. “Saya bilang si Sri Mulyani ini mesti masuk (kasus korupsi Plaza Klaten). Saya bilang, ini benar-benar, saya bahkan si bupati sudah pernah laporkan (ke KPK) tapi enggak jalan,” ungkapnya pada 20 April 2026.Menanggapi laporan tersebut, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa setiap aduan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. “Terkait dengan laporan aduan masyarakat itu merupakan informasi yang dikecualikan atau tertutup, sehingga kami tidak bisa memberikan konfirmasi apakah menerima atau tidak laporan aduan tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK pada 21 April 2026.Meski demikian, ia memastikan KPK akan melakukan verifikasi awal terhadap setiap laporan yang masuk. “Jika memang informasinya valid, maka terbuka kemungkinan KPK kemudian akan melakukan pendalaman, pengumpulan bahan keterangan tambahan yang diperlukan. Kita akan melihat perkembangannya seperti apa,” kata dia, menegaskan proses yang akan ditempuh sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.Kasus Plaza Klaten sendiri telah berujung pada vonis tiga tahun penjara terhadap Jap Ferry Sanjaya dalam putusan yang dibacakan pada 15 April 2026 di Pengadilan Tipikor Semarang. Dalam persidangan terungkap adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah, termasuk pembayaran sewa di bawah nilai appraisal serta praktik yang menyebabkan kerugian negara.Dengan laporan terbaru ini, perhatian publik kembali tertuju pada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. KPK pun diharapkan mampu mengurai secara menyeluruh konstruksi kasus, sehingga penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

OC Kaligis Laporkan Eks Bupati Klaten ke KPK, Soroti Kejanggalan Kasus Plaza

Berita Terkait

Berita Rekomendasi