JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa proses pengembalian dana dari para pihak terkait terus berjalan dan nilainya sudah signifikan. “Total terakhir informasi yang kami peroleh sekitar 100 miliar lebih ya,” katanya di Gedung KPK, Kamis 23 April 2026, mengindikasikan perkembangan pemulihan aset yang cukup besar dalam perkara tersebut.Meski demikian, KPK mencatat masih ada sejumlah PIHK yang belum mengembalikan dana yang diduga terkait kasus ini. Karena itu, lembaga antirasuah mengimbau pihak-pihak tersebut agar segera bersikap kooperatif. “KPK juga mengimbau agar para PIHK yang belum hadir untuk mengembalikan uang-uang yang diduga terkait dengan perkara ini,” tandasnya.Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga telah menetapkan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Ismail selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) serta Asrul yang menjabat Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Keduanya diduga berperan dalam aliran dana kepada sejumlah pihak di Kementerian Agama.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan rincian dugaan pemberian uang oleh para tersangka. Ia menyebut Ismail diduga menyerahkan dana sebesar 30.000 dolar AS kepada Gus Alex, serta masing-masing 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal kepada Hilman Latief.Sementara itu, Asrul diduga memberikan dana dalam jumlah lebih besar kepada Gus Alex, yakni mencapai 406.000 dolar AS.Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan dua tersangka dari unsur pemerintah, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.KPK menegaskan, pemeriksaan terhadap para PIHK akan terus dilakukan guna mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara sekaligus menelusuri aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji tersebut.

KPK Ungkap Pengembalian Dana Kasus Kuota Haji Tembus Rp100 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi