JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi praktik suap yang menyasar <a href="https://www.reqnews.com/read/news/58935/sepanjang-2022-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-terima-pengaduan-124-perkara-etik">penyelenggara pemilu</a>. Temuan tersebut berasal dari hasil kajian yang dilakukan lembaga antirasuah melalui Direktorat Monitoring.Indikasi tersebut mengarah pada upaya memengaruhi hasil pemilu melalui praktik tidak sah. Dugaan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak integritas proses <a href="https://www.reqnews.com/read/news/82530/prabowo-usul-kepala-daerah-dipilih-dprd-pengamat-sudah-saatnya-demokrasi-indonesia-dievaluasi">demokrasi di Indonesia.</a>“KPK menemukan adanya indikasi penyuapan kepada penyelenggara pemilu yang bertujuan memanipulasi hasil elektoral,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 25 April 2026.Tak hanya soal dugaan suap, KPK juga menyoroti persoalan dalam proses rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut hasil kajian, masih terdapat celah dalam sistem tersebut yang dapat membuka peluang masuknya individu yang tidak memiliki integritas memadai.Kajian terkait potensi korupsi di sektor penyelenggaraan pemilu itu dilakukan sepanjang tahun 2025. Dari hasil analisis tersebut, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/95698/kpk-ungkap-pengembalian-dana-kasus-kuota-haji-tembus-rp100-miliar">KPK </a>kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi guna memperbaiki sistem yang ada.Salah satu poin utama adalah penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui pembenahan mekanisme seleksi. KPK juga mendorong transparansi yang lebih luas serta keterlibatan masyarakat dalam menelusuri rekam jejak calon penyelenggara. Optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pendukung.Selain itu, KPK mengusulkan penataan ulang dalam mekanisme pencalonan oleh partai politik. Hal ini mencakup peninjauan syarat keanggotaan hingga evaluasi aturan yang berpotensi membuka ruang intervensi elite dalam menentukan kandidat.Rekomendasi berikutnya menyentuh aspek pembiayaan kampanye. KPK mendorong adanya reformasi dalam sistem pendanaan, termasuk pengaturan metode kampanye, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta pembatasan transaksi tunai guna menekan potensi penyalahgunaan dana.Di sisi lain, lembaga antikorupsi tersebut juga mengusulkan penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara berbasis elektronik secara bertahap, baik di tingkat nasional maupun daerah.Penguatan penegakan hukum turut menjadi perhatian. KPK menilai perlu adanya kejelasan norma hukum, perluasan subjek hukum baik bagi pemberi maupun penerima suap, serta harmonisasi aturan antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.Melalui lima rekomendasi tersebut, KPK berharap potensi praktik korupsi dalam proses pemilu dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Dugaan Manipulasi Suara Terkuak, KPK Temukan Indikasi Suap ke Penyelenggara Pemilu

Berita Terkait

Berita Rekomendasi