SAMARINDA, REQNews – Nama Rudy Mas'ud tengah menjadi sorotan publik setelah kebijakan anggaran terkait fasilitas rumah dinas menuai polemik. Gelombang protes bahkan terjadi pada Selasa, 21 April 2026, sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.Kontroversi mencuat setelah munculnya rencana anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar. Sorotan publik semakin tajam karena di dalamnya terdapat pengadaan fasilitas seperti kursi pijat senilai Rp125 juta, serta kendaraan dinas mewah jenis Range Rover yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar—meski belakangan pengadaan kendaraan tersebut dibatalkan.Menanggapi polemik yang berkembang, Rudy menyatakan akan mengambil tanggung jawab pribadi atas sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak untuk kebutuhan kedinasan. "Fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut akan saya tanggung secara pribadi. Kami juga akan melakukan penyesuaian agar anggaran lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Minggu, 26 April 2026, menjelaskan langkah korektif yang diambilnya.Selain itu, ia juga memastikan akan dilakukan audit ulang terhadap proyek renovasi tersebut guna menjamin transparansi penggunaan anggaran. Rudy mengaku mengikuti secara langsung berbagai reaksi masyarakat, baik kritik maupun masukan yang ramai disampaikan, termasuk melalui media sosial.Sebagai bentuk tanggung jawab moral, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik. "Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," tuturnya, mengekspresikan penyesalan atas situasi yang berkembang.Di sisi lain, respons politik juga muncul dari legislatif. DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesepakatan untuk menggulirkan hak angket sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam aksi demonstrasi.Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan terhadap langkah tersebut. "Kita bersepakat atas usulan massa aksi, unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Aman lah," ujarnya, menegaskan soliditas dukungan dari internal dewan.Meski demikian, Ekti menekankan bahwa proses pengajuan hak angket tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebut keputusan tersebut tidak bisa langsung ditetapkan tanpa melalui tahapan formal."Setelah ini akan kita rapatkan di rapat pimpinan (Rapim) bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya," tambahnya, menjelaskan rencana tindak lanjut dalam waktu dekat.Langkah DPRD ini menjadi sinyal bahwa polemik anggaran di Kalimantan Timur tidak hanya berhenti pada klarifikasi eksekutif, tetapi juga akan memasuki proses politik dan pengawasan yang lebih mendalam.

Didemo Warga, Gubernur Kaltim Klarifikasi Kontroversi Fasilitas Rumah Dinas dari Kursi Pijat hingga Mobil Mewah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi