JAKARTA, REQNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan memanggil dua tersangka yang hingga kini belum ditahan.Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tengah menyiapkan jadwal pemeriksaan bagi para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Secepatnya, penyidik tentu nanti akan segera menjadwalkan kepada para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan, yaitu pihak-pihak dari sisi PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) yang terlibat dalam pengelolaan atau penjualan kuota haji khusus tersebut,” kata Budi, Senin 27 April 2026, menjelaskan langkah lanjutan penyidikan kepada wartawan.Selain itu, KPK juga tengah menelusuri dugaan aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan oknum di lingkungan Kementerian Agama. “Termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang dari para PIHK ini kepada para oknum di Kementerian Agama. Secepatnya nanti kami akan lakukan penjadwalan pemeriksaannya,” ujarnya, menegaskan fokus penyidik dalam mengungkap alur dana perkara tersebut.Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, stafnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta dua pihak dari penyelenggara ibadah haji khusus, yakni Ismail Adham dan Asrul Azis Taba.Dari keempat tersangka, KPK baru melakukan penahanan terhadap Yaqut dan Ishfah. Sementara itu, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba dikenakan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan sejak awal April 2026.Kasus dugaan korupsi kuota haji ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp622 miliar. Dalam penanganannya, KPK menerapkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KPK Dalami Aliran Dana Kuota Haji, Direktur Maktour dan Ketum Kesthuri Akan Diperiksa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi