JAKARTA, REQNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Upaya pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Sekretaris Daerah Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, pada Selasa 28 April 2026.Pemeriksaan tersebut berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, dengan total enam orang saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik. Selain Sekda, saksi lain berasal dari unsur pejabat daerah hingga pihak swasta.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para saksi didalami terkait dugaan praktik pemerasan yang dilakukan dengan kedok dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. “Para saksi juga didalami terkait dengan praktik-praktik dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun dengan modus-modus atau kamuflase dana CSR,” ujar Budi, Rabu 29 April 2026, saat menjelaskan fokus penyidikan yang tengah berjalan.Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan indikasi bahwa dana yang dihimpun tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sebagaimana mestinya. “Kemudian dalam prosesnya diketahui bahwa dana-dana tersebut diduga tidak digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan CSR di wilayah Kota Madiun,” sambungnya.Selain menelusuri penggunaan dana CSR, penyidik juga menggali informasi terkait dugaan aliran dana lain yang berasal dari proyek-proyek tertentu. “Para saksi didalami terkait dengan dugaan fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada wali kota,” kata Budi.Adapun saksi lain yang turut diperiksa yakni Agus Tri Sukamto (Kabid Bina Marga), Dwi Setyo Nugroho (Kabid PSDA), Inalathul Faridah (Kabid Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLH), Sudandi (Kepala BKAD), serta Hendriyani Kurtinawati dari pihak swasta.Dalam perkara ini, Maidi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pihak lain, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah dan seorang swasta, Rochim Rudiyanto.KPK menduga Maidi menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp600 juta. Selain itu, ia juga diduga memperoleh gratifikasi dengan total mencapai Rp1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022.

Sekda Madiun Diperiksa, KPK Telusuri Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR

Berita Terkait

Berita Rekomendasi