JAKARTA, REQnews - Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengatur ulang praktik alih daya atau <a href="https://www.reqnews.com/read/news/94522/fadia-arafiq-kenakan-rompi-oranye-bantah-cawecawe-proyek-outsourcing">outsourcing </a>lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan bagi para pekerja.Dalam aturan tersebut, perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing kini diwajibkan memiliki perjanjian tertulis dengan pihak penyedia tenaga kerja. Dokumen itu setidaknya harus memuat jenis pekerjaan yang dialihkan, durasi kerja, lokasi penugasan, jumlah tenaga kerja, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk aspek perlindungan pekerja.Selain itu, pemerintah juga mempertegas pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Hanya enam sektor yang kini diperbolehkan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.Yassierli menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menciptakan praktik outsourcing yang lebih adil tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha."Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," ucap Yassierli.Dengan adanya pembatasan ini, pemerintah berharap praktik alih daya di Indonesia menjadi lebih tertata, transparan, dan tidak merugikan pekerja.

Menaker Tetapkan 6 Sektor untuk Pekerja Outsourcing, Ini Rinciannya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi