JAKARTA, REQnews -&nbsp;FPI merasa keberatan dengan tak kunjung terbitnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah diajukan ke pemerintah. FPI merasa, ada dinamika politik yang berpengaruh terhadap penghambatan perpanjangan izin tersebut.

Rencanaya, FPI akan mengajak Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas masalah SKT.

&quot;SKT&nbsp;ini adalah dinamika politik yang menurut saya juga sangat-sangat keras sekarang ini,&quot; kata Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, Sabtu 30 November 2019.

Menurutnya, pemerintah sudah menganggap FPI sebagai oposisi non-parpol di Indonesia, sehingga segala cara dilakukan, termasuk memanfaatkan regulasi untuk menghambat SKT.

Namun, Sugito tetap optimis SKT itu akan segera dikeluarkan pemerintah. Karena itu, untuk lebih meyakinkan, FPI&nbsp;siap bertemu dan berdiskusi di manapun oleh Tito dan Mahfud. Jika masalah terletak terkait kata-kata khilafah islamiyah dalam AD/ART, FPI siap menjelaskan. 
 
&quot;Saya kira lebih baiknya Mendagri dan Menko Polhukam bertemu dulu dengan FPI, kami siap menjelaskan apa itu Khilafah Islamiyah, apa itu NKRI bersyariah,&quot; ujar Sugito.

Diduga Politis, FPI Ajak Tito-Mahfud Bertemu Bahas Perpanjangan Izin

Berita Terkait

Berita Rekomendasi