JAKARTA, REQnews -&nbsp;Hingga kini, jabatan Kabareskrim Polri masih belum diisi siapapun, setelah ditinggal Jenderal Idham Azis yang diangkat sebagai Kapolri.

Dalam keadaan kosong ini, DPR mengingatkan tegas agar tak ada oihak yang melakukan intervensi ataupun tudingan miring kepada Kapolri Idham dalam proses pemilihan Kabareskrim baru.

&quot;Kabareskrim adalah jabatan strategis di tubuh Polri, bukan bagi-bagi kekuasaan,&quot; kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Sabtu 30 November 2019.

Ia yakin, belum terpilihnya Kabareskrim yang baru&nbsp;merupakan bagian dari proses seleksi dilakukan Kapolri mencari sosok dipercaya memimpin penegakan hukum.

Sahroni mengingatkan pemilihan Kabareskrim tak boleh dipengaruhi pihak eksternal. Loyalitas hingga kemampuan bersinergi dalam percepatan program menjadi alasan terpenting mengapa penentuan Kabareskrim harus menjadi hak sepenuhnya Kapolri tanpa adanya campur tangan eksternal.

&quot;Tidak boleh ada pihak eksternal yang boleh ikut campur dalam penentuan Kabareskrim. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III mendukung Kapolri. Siapa pun yang terpilih menjadi assisten Kapolri sebagai Kabareskrim itu adalah yang terbaik untuk Polri,&quot; ujar Sahroni.

&quot;Saya percaya profil Kabareskrim juga akan segera diumumkan oleh Kapolri dalam waktu dekat,&quot; katanya menambahkan.

Jangan Ada Intervensi dan Tudingan Miring Pemilihan Kabareskrim

Berita Terkait

Berita Rekomendasi