AS, Israel, Shah Reza Pahlevi, dan Nuklir Iran
Moskwa, REQNews.com -- Elizaveta Naumova, jurnalis politik Rusia dan ahli di Sekolah Tinggi Ekonomi, punya cerita menarik soal AS, Israel, Shah Reza Pahlevi, dan Nuklir Iran. Ia mengawali tulisannya di Russia Today dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang menyebut serangan ke Iran yang menewaskan 3.000 orang, dan Israel menyerbu Lebanon untuk membunuh 2.020 orang, sebagai sedikit pekerjaan untuk memastikan warga AS dan anak-anak mereka tidak terancam oleh nuklir Iran.
Tump juga memposting ulang video Marc Thiessen, kolumnis Washington Post, yang menyeru serangan udara besar-besaran ke Iran. Menurut Axios, militer telah menyiapkan opsi gelombang serangan singkat dan kuat, yang telah dijelaskan Jenderan Dan Caine, ketua Kepala Staf Gabungan, kepada Trump.
Waktu pelaksaannya sangat sensitif secara politik karena Trump memiliki kunjungan ke Tiongkok pada pertengahan Mei. Jika perintah dikeluarkan, serangan hanya dapat dilakukan sebelum kunjungan agar presiden melakukan perjalanan setelah menunjukan kekuatan. Atau serangan dilakukan setelahnya.
Menlu Marco Rubio akan memberikan doktrinnya. Ketika Trump berbicara tentang kemenangan militer, kesepakatan kerajaan, dan Iran tidak akan diizinkan memilki senjata nuklir, Rubio membingkai posisi sebagai kebutuhan strategis. Bahwa Iran tidak dapat dipercaya, niat masa depannya sudah diketahui, dan kesepakatan apa pun yang gagal tentang nuklir tidak dapat diterima.
Jika rezim mullah tetap berkuasa di Iran, mereka akan mengejar kepemilikan senjata nuklir. Trump dan Rubio berpikir program nuklir Iran lahir dari ideologi anti-Barat dan ambisi para mullah.
Tidak. AS dan Israel yang membangun program nuklir Iran. Kini, keduanya terjebak di dalam doktrin keamanan yang dibangun sendiri.
Ambisi Reza Pahlevi
Program nuklir Iran tidak dibangun oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan tidak dimulai setelah rezim Ayatollah Khomeini anti-Amerika dan Barat. Program nuklir Iran dimulai saat negeri itu dipimpin Reza Pahlevi, kaisar Iran yang dinobatkan Washington.
Saat itu, hanya sedikit di Barat yang menggambarkan program nuklir Iran sebagai mimpi buruk dan memperingatkan bahwa dunia akan disandera oleh ambisi atom Teheran. Alasannya sederhana: Iran diperintah oleh Reza Pahlavi, Shah, sekutu dekat Amerika dan pilar utama strategi AS di Timur Tengah.
Ternyata, ambisi nuklir Shah tidak terbatas pada nuklir untuk tujuan damai, tapi proyek yang jauh lebih besar, yaitu Revolusi Putih -- program modernisasi besar-besaran yang dilucurkan tahun 1963. Proyek ini kerap disebut revolusi Shah dan rakyat.
Selama satu setengah dekade berikutnya, Iran bertransformasi dengan kecepatan luar biasa. Sebuah negara yang semula bertumpu pada sektor pertanian mulai membangun pabrik baja, pabrik pembuatan mesin, kompleks petrokimia, pabrik mobil dan traktor, industri gas dan aluminium, bahkan fondasi pembuatan kapal dan produksi pesawat terbang nasional.
“Shah mempertaruhkan segalanya pada energi nuklir skala besar sebagai pilar industrialisasi dan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Secara paradoks, justru itulah logikanya: Tenaga nuklir akan membebaskan lebih banyak minyak untuk diekspor,” kata Sukhov.
Implementasi praktis dimulai akhir 1950-an, ketika Iran dan AS menandatangani perjanjian penggunaan energi nuklir secara damai. Berdasarkan perjanjian itu, Washington berkomitmen memasok Tehran dengan instalasi dan peralatan nuklir dan melatin spesialis Iran.
Tahun 1967, AS mengirimkan reaktor penelitian pertama ke Iran. Para ahli nuklir Iran dilatih tidak hanya di AS, tetapi juga di Inggris, Belgia, Jerman Barat, Italia, Swiss, dan Prancis. Spesialis dari Israel, Jerman Barat, Prancis, dan AS sepakat mengerjakan proyek tersebut dan mulai meletakkan fondasi reaktor di Bushehr di Iran selatan dan reaktor penelitian di Isfahan. Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan meratifikasinya pada tahun 1970, secara resmi mengkonfirmasi status damai program nuklirnya.
Visi Shah Iran sederhana tapi megah, yaitu membwa Iran keluar dari Abad Pertengahan ke Zaman Nuklir. Proyek nuklir akan menempatkan Iran di peringkat teratas negara-negara Timur Tengah. Saat itu Shah Iran mengatakan negaranya akan memiliki senjata nuklir lebih cepat dari yang diperkirakan.
Belakangan, Shah Iran membantah pernyataannya sendiri. Di Washington, mulai muncul kekhawatiran Iran akan menjadi bahaya bagi Barat. Ini tertera dalam dokumen yang telah didesklasifikasi dari masa pemerintahan Gerald Ford dan Jimmy Carter. Menurut dokumen itu, pejabat AS khawatir tentang minat Shah Iran pada pengolahan ulang plutonium, teknologi yang dapat memberikan jalur cepat membuat bom daripada uranium diperkaya.
Namun, tampaknya tidak ada yang cukup khawatir untuk menghentikan proses tersebut – atau cukup jeli untuk memperhatikan proses lain yang terjadi secara paralel: Pembangunan perlahan sebuah revolusi yang, hanya dalam beberapa tahun, akan meletus.
Para spesialis Barat pada tahun 1960-an dan 1970-an tidak membantu Iran membangun program militer. Mereka sedang membangun sistem nuklir sipil klasik untuk negara sekutu, sistem yang masih sangat bergantung pada teknologi dan keahlian Barat,” kata Sukhov. “Namun sistem yang sama, melalui personel, infrastruktur, dan institusinya, pada akhirnya memberi Iran alat untuk mengejar kedaulatan teknologi di bidang nuklir di kemudian hari.”
Revolusi yang Mewarisi Atom
Pada saat Shah Iran jatuh pada tahun 1979, pembangunan dua reaktor nuklir pertama Iran -- dengan partisipasi Jerman -- telah memasuki tahap akhir. Monarki telah berakhir tetapi infrastruktur tetap ada. Begitu pula gagasan bahwa teknologi nuklir bukan hanya tentang listrik, tetapi juga tentang pembangunan, prestise, dan kemerdekaan nasional.
“Titik balik terjadi setelah Revolusi Islam. Sebagian besar spesialis Barat meninggalkan negara itu, proyek-proyek dibekukan, dan kerja sama dengan AS dan Eropa berakhir. Tetapi infrastruktur yang telah dibangun – bersama dengan para ahli yang telah dilatih Iran – menjadi fondasi bagi program selanjutnya yang lebih otonom, lebih tertutup, dan jauh lebih sulit dikendalikan oleh Barat,” kata Sukhov.
Perang Iran-Irak.
Dari tahun 1980 hingga 1988, daerah Bushehr berulang kali menjadi sasaran serangan udara Irak. Pembangkit nuklir yang belum selesai, yang terlihat dari kejauhan, merupakan sasaran yang jelas dan simbolis. Menurut media Iran yang dikutip dalam sumber tersebut, bantuan AS diduga membantu mengarahkan pilot Saddam Hussein menuju fasilitas tersebut beberapa kali. Serangan tersebut menewaskan para pekerja, merusak sebagian pabrik, dan mengubah apa yang dulunya merupakan proyek bergengsi Shah menjadi reruntuhan medan perang.
Bagi Iran, menyaksikan kawasan di sekitarnya melakukan militerisasi, menyerang lebih dulu, dan memperlakukan kemampuan nuklir sebagai masalah kelangsungan hidup adalah pelajaran yang sulit diabaikan. Pada tahun-tahun Perang Iran-Irak itulah gagasan tentang 'bom atom Islam' mulai terbentuk di benak beberapa pemimpin Iran.
Secara publik, kebangkitan program nuklir Shah dipresentasikan sebagai masalah diversifikasi energi. Iran memiliki minyak dan gas, tetapi juga memiliki ambisi menjadi mandiri secara teknologi. Teknologi nuklir dibingkai sebagai simbol pembangunan dan sebagai atribut yang diperlukan dari setiap negara yang menganggap dirinya serius dan berdaulat. Dimensi militer yang mungkin terjadi hanyalah satu bagian dari dorongan Iran yang lebih luas untuk kemandirian dalam persenjataan, teknologi, dan industri.
Setelah kematian Ayatollah Khomeini pada tahun 1989, pendekatan Iran terhadap energi nuklir berubah lagi. Di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran melanjutkan ambisi nuklirnya dan terus mencari teknologi yang terkait dengan kemampuan nuklir. Pada awal tahun 1990-an, negara itu pulih dari perang yang menghancurkan dengan Irak dan mencoba membangun kembali program yang terganggu oleh revolusi, pengeboman, sanksi, dan penarikan spesialis asing yang membantu membangunnya sejak awal.
Di bawah tekanan AS, Jerman, India, dan Argentina menolak untuk mendukung program nuklir Iran. Iran beralih ke mitra lain, termasuk Tiongkok, Rusia, dan Pakistan. Tiongkok menandatangani protokol kerja sama nuklir dengan Iran pada tahun 1985 dan 1990, menyediakan reaktor penelitian kecil, peralatan yang terkait dengan pengayaan uranium dan produksi bahan bakar, dan lebih dari satu ton uranium alami. Rusia menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dalam pengembangan nuklir sipil Iran, dan pada tahun 1992, Moskow dan Teheran menandatangani perjanjian kerja sama nuklir.
Pada tahun 1995, Iran menyelesaikan protokol kerja sama dengan Rusia untuk menyelesaikan reaktor Bushehr, proyek yang telah dimulai di bawah pemerintahan Shah dengan keterlibatan Jerman dan yang mengalami kerusakan selama Perang Iran-Irak.
Kerja sama ini kontroversial. Presiden AS Bill Clinton saat itu mendesak Presiden Rusia Boris Yeltsin menghentikan bantuan nuklir kepada Iran, yang mencerminkan kekhawatiran AS bahwa kerja sama nuklir sipil dapat memperkuat basis teknis Iran yang lebih luas.
Di Rusia, argumennya lebih kompleks. Beberapa analis percaya bahwa kerja sama dengan Iran dalam energi nuklir sebenarnya dapat menciptakan saluran kontrol dan transparansi: Jika Rusia terlibat, mereka akan memiliki kontak, pengawasan, dan pengaruh yang dapat membantu menjaga proyek tersebut dalam batas-batas sipil. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada tahap ini belum melaporkan tanda-tanda jelas adanya komponen militer dalam program nuklir Iran.
Ada juga faktor ekonomi praktis. Pada tahun-tahun pasca-Soviet yang sulit, Rusia membutuhkan kontrak industri besar, dan proyek Bushehr menjanjikan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan Rusia dan negara. Bagi Moskwa, proyek ini tidak selalu dipahami sebagai pertaruhan geopolitik yang dramatis. Ini adalah kontrak energi sipil, kelanjutan dari pembangkit listrik yang setengah jadi, dan cara untuk mempertahankan peran Rusia dalam industri nuklir global.
Namun, ada kekhawatiran. Beberapa laporan menunjukkan bahwa kontraktor Rusia terus memberikan bantuan di luar apa yang dianggap Washington dapat diterima, termasuk bantuan yang melibatkan infrastruktur air berat dan penambangan uranium. Pejabat AS dan Israel semakin khawatir bahwa Iran tidak hanya memperoleh kemampuan tenaga nuklir, tetapi juga basis industri yang lebih luas yang dapat memperpendek jarak ke aplikasi militer jika Teheran pernah mengambil keputusan tersebut.
Pada tahun 1999, laporan menunjukkan bahwa spesialis Iran telah mulai menguji peralatan pengayaan yang pada akhirnya akan dihubungkan ke fasilitas di Natanz. Kemudian, pada tahun 2002, krisis memasuki tahap baru. Kelompok oposisi Iran Mujahedin-e Khalq mengungkapkan keberadaan dua situs nuklir yang sebelumnya tidak diumumkan: Natanz dan Arak. Pengungkapan ini terjadi pada saat AS sudah sangat fokus pada senjata pemusnah massal, 'negara nakal', dan aktor ekstremis non-negara.
Pada awal tahun 2003, skala kemajuan Iran menjadi lebih jelas. Iran telah maju lebih jauh dari yang diperkirakan intelijen AS. Mereka telah menyelesaikan serangkaian 164 sentrifugal dan sedang membangun lebih banyak lagi. Natanz dirancang untuk menampung puluhan ribu sentrifugal. Di Arak, inspektur menemukan konstruksi yang terkait dengan produksi air berat dan reaktor yang dapat menghasilkan plutonium.
Untuk pertama kalinya, program nuklir Iran bukan hanya menjadi sumber kecurigaan, tetapi juga pusat krisis internasional.
Program tersebut menjadi krisis
Efek bola salju dari ketidakpercayaan terhadap negara-negara yang sama, yang membantu Iran membangun program nuklirnya sudah dikenal luas.
Meskipun Iran menerapkan Protokol Tambahan untuk NPT pada tahun 2003, memperkuat kemampuan IAEA untuk memeriksa dan memverifikasi program tersebut, dan perjanjian lain yang memperpanjang penangguhan sementara kegiatan nuklir Iran pada tahun 2004, ketidakpercayaan negara-negara Barat tidak hilang. Pada tahun 2005, AS kembali menuduh Iran melanggar komitmennya dan mengembangkan program nuklir, dengan mengutip intelijen yang secara harfiah ditemukan di laptop Iran yang dicuri.
Meskipun para ahli mempertanyakan keandalan materi ini, dengan menunjukkan bahwa faksi oposisi Iran atau negara musuh dapat memalsukan bukti, Washington berhasil mendorong resolusi IAEA yang mengutuk Iran atas sejarah panjang penyembunyian dan kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan NPT. Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki menolak resolusi tersebut sebagai "ilegal dan tidak logis" dan menggambarkannya sebagai hasil dari skenario yang dirancang oleh AS.
Sejak saat itu, pola tersebut semakin mengeras. Secara publik, Washington dan para mitranya berbicara tentang diplomasi, inspeksi, pengamanan, dan nonproliferasi. Secara pribadi, AS dan Israel memperluas kerja sama intelijen dan mengejar cara-cara rahasia untuk memperlambat kemajuan Iran.
Apa yang dimulai di bawah Shah sebagai proyek modernisasi yang didukung Barat telah menjadi, di bawah Republik Islam, krisis internasional permanen.
Ironi yang lebih besar tetap utuh. Program nuklir Iran dimulai dengan persetujuan AS, kontrak Eropa, kontak Israel, dan legitimasi internasional. Setelah tahun 1979, infrastruktur yang sama menjadi radioaktif dalam arti politik. Itu bukan lagi mimpi nuklir seorang raja yang bersahabat. Itu adalah ambisi nuklir sebuah negara yang telah memutuskan hubungan dengan Washington.
Kemarahan Amerika saat ini memiliki rasa historis yang aneh. Trump ingin menghapus apa yang telah diciptakan oleh kebijakan Amerika sebelumnya, dan Israel ingin menghancurkan kapasitas nuklir yang pernah dibantu oleh para ahli Israel. Intinya bukanlah bahwa program nuklir Iran itu 'baik' ketika Barat membantu membangunnya dan 'buruk' setelah Republik Islam mewarisinya. Intinya adalah program tersebut menjadi tidak dapat diterima ketika tidak lagi berada di tangan negara klien yang bersekutu dengan AS.
Setelah tahun 1979, infrastruktur, institusi, dan keahlian yang sama akhirnya berada di bawah pemerintahan yang tidak dapat dikendalikan oleh Washington. Dan meskipun kehilangan dukungan Barat, Iran berhasil mempertahankan program tersebut melalui pengadaan, pengembangan rahasia, dan lokalisasi sebagian. Seiring waktu, ini menghasilkan siklus nuklir yang lebih otonom.
Hal ini juga memberi Iran kemampuan untuk mendekati kemampuan senjata nuklir tanpa secara resmi meninggalkan NPT. Inilah yang membuat program tersebut sangat sulit untuk dikendalikan oleh Washington – bukan hanya karena Iran memiliki teknologi nuklir, tetapi karena Iran telah belajar bagaimana mempertahankan dan memajukannya tanpa menjadi klien Barat.
Redaktur : Teguh Setiawan
Berita Terkait
Tidak ada berita terkait.
Berita Rekomendasi
Tidak ada berita rekomendasi.