Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan TNI Membubarkan Nonton Film Pesta Babi

JAKARTA, REQnews - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras tindakan TNI yang menghentikan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di Ternate. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Dalam keterangannya, Koalisi menyebut TNI sebagai institusi pertahanan tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam kegiatan sipil, termasuk melarang pemutaran film atau kegiatan seni yang dilakukan masyarakat.

“Larangan terhadap aktivitas warga yang sah dan dilindungi undang-undang merupakan tindakan yang melampaui kewenangan,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil yang dilansir REQnews pada Rabu 13 Mei 2026.

Koalisi menilai kejadian itu mencerminkan semakin terbatasnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Mereka juga menyoroti keterlibatan aparat militer dalam urusan masyarakat sipil yang dianggap semakin meluas.

Menurut mereka, film merupakan bagian dari karya seni dan budaya yang dilindungi oleh konstitusi serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Publik juga dinilai memiliki hak untuk mengakses dan menikmati karya seni sebagai bagian dari hak memperoleh informasi.

Koalisi turut menyinggung Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, hingga menyebarkan informasi, termasuk melalui medium seni dan budaya.

Atas peristiwa tersebut, Koalisi mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat dalam pelarangan pemutaran film. Mereka menilai hal itu penting agar aparat tidak bertindak di luar kewenangan dan menekan kebebasan sipil masyarakat.

Sebelumnya, agenda nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di Ternate dihentikan setelah sejumlah personel TNI mendatangi lokasi kegiatan. Insiden itu memicu kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik.