Dino Patti Djalal Minta Prabowo Kurangi Frekuensi Kunjungan Luar Negeri

JAKARTA, REQNews - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi kunjungan ke luar negeri. Menurut Dino, intensitas perjalanan luar negeri Presiden saat ini perlu dievaluasi di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Melalui unggahan resminya pada akhir Mei 2026, Dino menyoroti bahwa Presiden Prabowo telah menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa jabatannya di luar negeri. Ia menilai frekuensi tersebut berada di luar batas kewajaran jika dibandingkan dengan praktik yang umum dilakukan oleh kepala negara lain.

Sebagai bentuk masukan konstruktif, Dino mengajukan lima saran efisiensi diplomasi kepada pemerintah. Pertama, memaksimalkan pertemuan virtual dengan para kepala negara untuk menghemat anggaran. Kedua, memadatkan agenda bilateral saat menghadiri forum multilateral agar satu perjalanan menghasilkan manfaat yang lebih besar. Ketiga, meningkatkan transparansi kepada publik terkait tujuan dan biaya setiap kunjungan luar negeri. Keempat, memperbanyak undangan kepada pemimpin negara sahabat untuk datang ke Indonesia. Kelima, mendelegasikan misi teknis kepada Menteri Luar Negeri sehingga Presiden tidak harus selalu hadir secara langsung.

Dino menegaskan bahwa pandangannya tidak ditujukan sebagai kritik personal terhadap Presiden Prabowo, melainkan sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan efisiensi anggaran negara dan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan dalam negeri.

"Di tengah situasi ekonomi yang masih berat, pemerintah perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi anggaran. Diplomasi tetap penting, tetapi pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara yang lebih hemat, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional," ujar Dino Patti Djalal, dikutip Minggu 31 Mei 2026.

Ia menambahkan, "Masukan ini bukan serangan pribadi kepada Presiden. Saya hanya menyampaikan aspirasi banyak masyarakat yang berharap pemerintah lebih fokus pada penguatan ekonomi domestik dan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent."