JAYAPURA, REQNews - Mengenai pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat disebut masih dalam tahap menampung aspirasi masyarakat. Sejauh ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hanya mendapat masukan lewat lisan dan belum ada pengajuan tertulis. 
&nbsp; 
&quot;Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kami ingin melihat kajian tertulis,&rdquo; ujar Tito, di Jayapura, Papua, Minggu, 1 Desember 2019. 
&nbsp; 
Tito mengungkap belum menerima pengajuan tertulis soal pemekaran DOB untuk Provinsi Papua Selatan.&nbsp;

&ldquo;Kami baru menerima aspirasi dari masyarakat termasuk dari masyarakat Papua Selatan dan Papua Tengah,&rdquo; ucap Tito. 
&nbsp; 
Dia menekankan pemekaran harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga mencabut moratorium soal pemekaran tersebut. 
&nbsp; 
Sejauh ini, isu pemekaran DOB menimbulkan pro dan kontra, di antara elit politik maupun masyarakat Papua sendiri. Bupati Kabupaten Merauke, Frederikus Gebze, mengatakan masyarakat di Papua Selatan butuh visi dan masa depan baru untuk mengangkat harkat martabat masyarakat di wilayah selatan Papua. 
&nbsp; 
&ldquo;Jika ada pernyataan bahwa DOB untuk siapa? Saya tegaskan untuk orang asli Papua di (wilayah) selatan Papua. Kalau kita masih hidup dalam satu piring dan saling berebutan nasi, itu akan susah dan mungkin kita akan terus mendapatkan tulang,&rdquo; kata Gebze. 
&nbsp; 
Sedangkan Politikus Partai NasDem Papua, Jhoni Banua Rouw, menilai pemekaran harus dikaji lebih mendalam, apakah memang pemekaran datang dari masyarkat Papua atau kepentingan elit politik. 
&nbsp;

Pro Kontra Pemekaran Papua, Toto Minta Diajukan Secara Tertulis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi