The New York Times Ungkap Dugaan Rencana Israel Lakukan Pembunuhan Menlu dan Ketua Parlemen Iran

WASHINGTON, REQNews – Di balik upaya diplomasi yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran pada awal tahun ini, muncul laporan yang mengungkap adanya ancaman serius terhadap para pejabat tinggi Teheran. Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebut bahwa Israel diduga sempat merencanakan pembunuhan terhadap sejumlah tokoh penting Iran yang terlibat dalam proses negosiasi.

Informasi tersebut diungkap surat kabar The New York Times yang mengutip sejumlah sumber dari kalangan pejabat Amerika Serikat maupun Iran. Dalam laporannya, media tersebut menyebut dugaan rencana itu muncul pada musim semi tahun ini, ketika pembicaraan menuju gencatan senjata memasuki fase krusial.

Dua nama yang disebut berada dalam daftar target adalah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang juga memimpin tim perunding Teheran. Keduanya disebut berpotensi menjadi sasaran pada April 2026, saat proses negosiasi mencapai titik penting.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap potensi ancaman tersebut. Washington dikabarkan khawatir tindakan semacam itu dapat menggagalkan proses diplomasi yang tengah dibangun dan memicu kembali eskalasi konflik di kawasan.

Menurut para pejabat AS yang dikutip The New York Times, dugaan rencana pembunuhan tersebut diyakini memiliki tujuan untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata sehingga konflik bersenjata kembali pecah.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut meminta sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menyampaikan peringatan kepada Iran mengenai kemungkinan ancaman terhadap para pejabat yang terlibat dalam perundingan.

Laporan itu juga mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat mengetahui setidaknya nama Mohammad Bagher Ghalibaf telah masuk dalam daftar target yang diduga disusun Israel. Washington disebut mendesak pemerintah Israel agar tidak melanjutkan rencana tersebut demi menjaga peluang tercapainya kesepakatan damai.

Di sisi lain, pemerintah Iran dilaporkan turut berupaya memperoleh jaminan keamanan bagi delegasi perundingnya. Melalui Pakistan dan Qatar sebagai mediator, Teheran meminta Amerika Serikat memastikan Israel tidak akan menjadikan tim negosiasi Iran sebagai sasaran selama proses pembicaraan berlangsung.

Salah satu peristiwa yang turut disorot dalam laporan itu terjadi pada April lalu. Saat kembali dari Islamabad, pesawat yang membawa Mohammad Bagher Ghalibaf dilaporkan harus mengubah rute penerbangan menuju Mashhad setelah aparat keamanan Iran mendeteksi keberadaan dua jet tempur Israel yang memasuki wilayah udara Iran.

Meski demikian, laporan tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Israel. Seorang pejabat Kedutaan Besar Israel di Amerika Serikat memilih tidak memberikan tanggapan ketika dimintai komentar mengenai isi pemberitaan The New York Times.

Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan proses perundingan antara delegasi Washington dan Teheran masih terus berlangsung. Pemerintah AS disebut tetap berupaya menjaga jalur diplomasi agar kesepakatan yang sedang dibangun tidak terganggu.

"Perundingan antara delegasi Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Presiden Donald Trump juga ingin proses perdamaian berjalan sesuai rencana," kata seorang pejabat AS sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran diketahui mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 7 April 2026. Kesepakatan itu dipandang sebagai salah satu momentum penting dalam upaya meredakan ketegangan yang selama bertahun-tahun membayangi hubungan kedua negara.

Laporan mengenai dugaan rencana pembunuhan terhadap pejabat senior Iran pun menambah dinamika di balik proses diplomasi tersebut. Meski belum dapat diverifikasi secara independen dan belum mendapat tanggapan resmi dari Israel, informasi itu menjadi sorotan karena menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran terkait laporan tersebut. Perkembangan selanjutnya diperkirakan masih akan bergantung pada hasil komunikasi diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam proses perundingan maupun respons dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan itu.